Bela Negara Penting Dalam Menunjang MEF Tapi Anggaran Kecil

Jakarta - Program bela negara Kementerian Pertahanan dinilai bagus sebelum Indonesia memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Pasalnya kekuatan militer Indonesia masih kalah jauh dengan negara tetangga.

"Dari konteks kawasan, MEF kita baru 40 persen," ungkap pengamat pertahanan Iis Gindarsyah dalam diskusi CSIS dengan tema 'Konsep Bela Negara dan Sistem Pertahanan Indonesia' di Gedung Pakarti Center, Jl Tanah Abang III, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Untuk diketahui, MEF adalah kekuatan dalam segi alutsista yang dinilai cukup untuk menghadapi perang konvensional. Indonesia baru bisa mencapai MEF tahun 2024 di mana saat ini untuk pengadaan alutsista baru masuk pada rencana strategis (renstra) kedua, 2015-2019.
 
"Makanya pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana dengan ketidakberimbangan kekuatan militer kita dengan negara tetangga, perlu strategi asimetris," kata Gindar.

Strategi asimetris sendiri adalah strategi perang non-konvensional. Bela negara bisa disebut sebagai salah satu strategi tersebut di mana milintasi seseorang tidak bisa diukur dengan kekuatan apapun.

"Itu di mana orang (musuh) tidak mengetahui kondisi real kekuatan kita seperti apa. Ini perlu ditempatkan dalam strategic intern di Kemhan," lanjutnya.

Namun sayangnya, meski program bela negara dinilai bagus, masih ada perdebatan mengenai permasalahan anggaran atau dana yang dibutuhkan. Padahal ternyata alokasi untuk bela negara sangat kecil dibanding dana untuk segi pertahanan lainnya.

"Tidak sampai 1 persen, ini karena keterbataasan regulasi yang ada. Untuk tahun ini dan tahun depan, perhitungannya hanya Rp 100 M, itu hanya 0,005 persen dari anggaran yang ada," jelas pengamat pertahanan lainnya, Andi Widjajanto dalam kesempatan yang sama.

Menurut Andi, anggaran negara terkait MEF hingga 2024 mendatang mencapai 1.000-an triliun. Artinya alokasi dana untuk bela negara hanya 0,00468 persen. Sementara biaya efisien program bela negara hingga tahun depan hanya sekitar Rp 100 M atau 0,005 persen.

"Biaya bela negara sekitar Rp 45 M, tahun depan tambah Rp 18 M karena ada pembentukan Pusdiklat Bela Negara yang akan diberikan kemhan tahun depan. Dinaikkan jadi sekitar Rp 100 M, hanya 0,005 persen," tuturnya.

"Tidak relavan lagi ketika ada perdebatan alutsista TNI belum siap ini kok sudah siapkan lagi soal bela negara. Karena anggarannya jauh signifikan," sambungnya.

Beda lagi halnya jika konsep dan regulasi mengenai bela negara diperjelas. Anggaran pun otomatis akan ditingkatkan.

"Kalau Kemhan dan Mabes TNI berencana untuk mencetak komcad (komponen cadangan), anggaran akan lebih besar. Tapi kalau sekarang soal bela negara maka yang disusun baru program 1 atau 3 bulan, ada 3 atau 14 hari. Padahal upaya bela negara pasal 9 UU Pertahanan harus diatur lebih lanjut dalam UU," terang Andi yang pernah masuk dalam tim perancang UU mengenai pertahanan itu.

Mengenai permasalahan anggaran bela negara juga disampaikan oleh Menhan Ryamizard Ryacudu. Menurutnya selain dibiayai oleh APBN, kesiapan anggaran bela negara bisa ditanggung secara mandiri.

"Anggaran itu banyak yang mau menganggarkan sendiri. Kalau di AS itu (anggarannya) 20 ribu (dolar AS). Kita itu cuma nol koma nol nol nol berapa. Nggak ada artinya, kecil sekali (anggarannya)," ucap Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Senin (19/10).

(elz/dra)