Kota Tua dan Tari Bali Didaftarkan Jadi Warisan Dunia ke UNESCO

Jakarta - Kekayaan budaya Indonesia belum semuanya terdaftar sebagai warisan dunia di organisasi PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan, UNESCO. Saat ini ada dua lagi yang sedang didaftarkan yaitu Kota Tua Jakarta dan tari tradisional Bali.

"29 September lalu dokumen pengusulan Kota Tua telah diterima UNESCO. Tahun ini November akan ada sidang penentuan warisan budaya tak benda, tradisional Bali," kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan di kantornya usai paparan 'Setahun Kinerja Kemendikbud' di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Kacung mengatakan pengusulan tari tradisional Bali sejumlah 9 tarian sebagai warisan dunia ke UNESCO itu sudah diajukan lebih dari 3 tahun, yang secara resminya baru pada 2014 datanya lengkap. Pengusulan itu meliputi penyiapan dokumen sejarah dan lainnya.

"Ada universal values sehingga layak disebut sebagai warisan dunia, bukan hanya Indonesia. Misal bukan sekadar gerakan tari tapi nilai dalam tari tersebut. Nilai-nilai hubungan Tuhan dan manusia dalam tarian tersebut. Jadi aspek valuesnya bukan hanya gerakan," ujarnya.

Menurut Kacung, Kemendikbud sebenarnya berharap rumah Toraja juga diajukan ke UNESCO tapi dokumennya belum siap sehingga diajukan yang lebih siap dahulu, baru kemudian menyusul budaya Indonesia lainnya.

Lebih jauh Kacung mengatakan saat ini ada 64.800 kebudayaan Indonesia yang terdaftar di Kemendikbud dan bertambah sebanyak 700 lagi melingkupi tarian, benda, kuliner dan lainnya. Setelah tari Bali dan Kota Tua, menyusul Kapal Pinisi diajukan ke UNESCO.

"Awal tahun ini kita usulkan kapal pinshi sebagai warisan budaya. Sudah kita serahkan ke UNESCO, kita berharap sidang tahun depan. Cuma kita baru dapat info dari UNESCO agar Indonesia diharapkan secara sukarela tidak dievaluasi (diputuskan) tahun depan, tapi 2017," paparnya.

"Kenapa? Karena yang usulkan dari berbagai negara, dan UNESCO akan memberi perhatian kepada negara yang belum punya warisan dunia. Kedua, karena tenaga evaluasinya terbatas," imbuh Profesor Ilmu Politik Universitas Airlangga itu. (miq/aan)