.webp)
"Parameternya apa ketika melakukan itu? Parameter dan barometernya harus tepat, diukur ketika fundamental bagi pemerintah melangkah, yaitu celah fiskal terbatas, beban utang yang tinggi, dari situ kemudian pemerintah memberikan arah kebijakan bagi pembangunan ke depan," kata Hasto.
Hal itu disampaikan usai rapat dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan bersama seluruh pimpinan parpol dan lembaga di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2015).
Hasto menuturkan, Jokowi-JK telah berani meletakkan dasar yang baik bagi perkembangan perekonomian. Di antaranya berani mengambil kebijakan tak populer demi menyelamatkan perekonomian, seperti mengalihkan subsidi BBM.
"Dari paparan Pak Luhut arahnya sudah benar bagaimana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi karena reformasi struktural perekonomian sebelumnya berjalan di tempat sehingga perlu langkah terobosan," paparnya.
"Jadi bagi kami, evaluasi kami adalah evaluasi kepemimpinan dan komitmen kerakyatan yang menjadi dasar perekonomian lebih baik," imbuh Hasto.
Menurutnya, PDIP juga memberikan catatan terhadap setahun kinerja Jokowi-JK untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai partai utama pengusung pemerintah soal apa yang sudah dilakukan Jokowi-JK setahun ini.
"Kami berpendapat arah kepemimpinan dalam pembangunan nasional kita sudah pada track yang tepat. Pemerintah sudah ambil skala prioritas dalam sehatkan struktur fiskal kita dan koordinasi dengan otoritas moneter agar persoalan rupiah bisa cepat diatasi," terang Hasto.
Cukup puas dengan kinerja Jokowi-JK?
"Bicara puas dan tidak kan melalui mekanisme pemilu 5 tahunan. Jadi kita tidak bisa memandang satu tahun. Bahwa satu tahun kami evaluasi kritis untuk temukan kekurangan yang ada dan selanjutnya konsolidasikan agar tahun kedua seluruh program pemerintah berjalan cepat. Itu bagian tugas PDIP," jawab Hasto. (bal/tor)
