Ketua MPR: Abaikan Nilai Kepatutan Benih Sikap Intoleran

Solo - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengkritik sikap warga yang mulai meninggalkan nilai kepatutan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang sering terjadi adalah bermegah-megahan membangun tempat ibadah tertentu di lokasi mayoritas pemeluk agama lain. Tindakan seperti itu bisa menjadi benih persoalan yang memicu sikap intoleran dalam kehidupan berbangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Zulkifli Hasan saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam rangka Dies Natalis ke-57 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jumat (16/10/2015).

Dalam orasinya Zukifli menilai bahwa setelah 70 tahun Pancasila dijadikan dasar negara namun rupanya pembumian nilai pancasila yang terus diimpikan itu tanpa dilengkapi cara penerapannya. Karena itu perilaku dan filosofi pemikiran warga bangsa berjalan tanpa panduan Pancasila yang selama ini sering dibangga-banggakan namun tanpa pernah diamalkan.

Dalam menyikapi konflik antarumat beragama, Zulkifli menyebut setelah masa kebebasan berekspresi dan bertindak seperti sekarang ini, yang muncul berikutnya adalah pengabaian nilai-nilai kepatutan dalam mengambil tindakan.

"Di era kebebasan ini, kepatutan itu hilang. Di kalangan mayoritas muslim, banyak berdiri gereja-gereja megah. Mereka berpendapat bahwa toh ini duit kami sendiri, yang kami dapatkan sendiri. Entah itu didapat dari mengeruk tambang di daerah atau yang lainnya. Namun itu jelas melanggar nilai kepatutan. Ini yang sering terjadi pada hari-hari terakhir ini," demikian disampaikan Zulkifli dalam orasinya.

Hal serupa juga kembali ditegaskannya dalam wawancara dengan wartawan usai memberikan orasi. Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan konflik. Namun sikap mengabaikan nilai kepatutan akan menjadi pemicu persoalan lain yang jauh lebih menbahayakan keutuhan bangsa, yaitu sikap intoleran.

"Kalau membangun tempat ibadah ya yang biasa sajalah. Jangan menyolok sehingga berpotensi jadi masalah. Di Papua yang mayoritas Kristen, kalau membangun masjid yang yang biasa saja. Di Aceh yang mayoritas Muslim, pembangunan gereja yang biasa saja. Jangan menyolok bermegah-megahan agar tidak timbul persoalan dan gesekan," ujarnya.

Lebih lanjut dalam orasi kebangsaannya, Zulkifli juga mengritik keras sikap Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang sering berjalan sendiri-sendiri sesuai visi dan misi yang ditetapkan masing-masing. Otonomi daerah, kata dia, saat ini telah membawa Indonesia menjadi layaknya negara yang lebih federal dibanding negara yang secara terbuka menyatakan diri sebagai negara federal.

"Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya sekarang dikuasai bupati-bupati. Bahkan Pemerintah Pusat juga kesulitan mengaksesnya. Padahal sekarang tidak mudah menang pilkada tanpa dukungan pemilik modal. Telah terjadi radikalisasi pemilik modal sehingga yang berkuasa pemilik modal. Demokrasi kita telah dikooptasi pemilik modal," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Zulkifli juga mengritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya inkonsisten. Dia menyontohkan pembatalan pembangunan jembatan Selat Sunda namun Pemerintah justru membangun jalur kereta api cepat Bandung - Jakarta dengan dana Rp 70 triliun.

"Proyek jembatan Selat Sunda yang dirancang masa Pemerintahan Pak SBY langsung dibatalkan begitu Pak Jokowi terpilih. Alasannya melanggar prinsip keadilan sosial. Namun kemudian Pemerintah yang sekarang merancang jalur kereta api cepat Bandung - Jakarta. Dananya Rp 70 triliun. Memang dari utang, tapi juga akan membayar nantinya. Nah, yang itu keadilan sosialnya dimana? Di saat banyak daerah lain masih kesulitan akses jalan untuk transportasi umum," tutupnya. (mbr/try)