.webp)
Menjelang setahun pemerintahan Joko Widodo pada 20 Oktober 2015 mendatang, isu reshuffle Kabinet Kerja memang kembali mencuat. Kalau menjelang reshuffle kabinet jilid satu dorongan reshuffle diarahkan PDIP ke 'trio singa istana', kali ini PDIP sepertinya menghantam 'duo singa' yang tersisa.
Istilah 'trio singa' disematkan kepada tiga menteri yang dapat sorotan dari elite PDIP. Mereka adalah Rini Soemarno, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, dan eks Seskab Andi Widjajanto. Andi Widjajanto pun telah tersingkir dari Kabinet Kerja, namun 'dua singa' lainnya masih bertahan. Luhut yang semula menjabat Kepala Staf Kepresidenan malah makin perkasa dengan posisi baru Menko Polhukam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Umpamanya begini, contoh utang luar negeri BUMN yang begitu besar, itu kan tidak ada kaitan dengan publik. Kementerian BUMN dibentuk kan untuk mengelola aset-aset negara terus mendatangkan laba. Tapi, kalau belum untungin tak ada manfaatnya, perekonomian melambat, terus ngapain? Mestinya ada terobosan," ujar Masinton saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (15/10/2015) malam.
Dia menyebut program kereta cepat Jakarta - Bandung yang didukung Rini Soemarno belum menjadi prioritas infrastruktur kebutuhan rakyat. Lebih baik, menurutnya, fokus peran Kementerian BUMN bisa dimaksimalkan. Selain Menteri Rini, dia juga menyenggol kinerja menteri yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan.
Menurutnya, perlu juga dilakukan di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Acuannya karena menyangkut beberapa kejadian bentrokan seperti di Tolikara, Papua, tambang pasir Lumajang sampai Singkil Aceh.
"Ketidakhadiran negara di bidang Polhukam ini belum maksimal karena ada kejadian di Lumajang, Singkil Aceh, dan Tolikara. Itu menurut saya," tuturnya.
Lalu apakah Presiden Jokowi akan mengabulkan permintaan kubu PDIP itu? (van/nrl)
