BBM Naik Lebih Dari 20% Bukti SBY-JK Otoriter

Jakarta - Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM lebih dari 20 persen merupakan bukti SBY-JK otoriter. Apalagi pemerintah tidak membuat DPR mendukung kebijakan tersebut."Kebijakan ini sangat dipaksakan dan pemerintah terlihat terburu-buru. Seharusnya pemerintah bisa meyakinkan DPR sebelum menaikkan harga BBM ini," kata Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat dalam jumpa pers di Hotel Mandarin, Jakarta, Selasa (1/3/2005).Kompensasi sebesar Rp 10 triliun untuk rakyat miskin dinilai hanyalah berupa iming-iming belaka. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak memberi kejelasan kapan pastinya dana tersebut akan mengucur ke rakyat."Rapat-rapat kemarin itu seperti membuat sinetron saja, karena tidak ada kejelasan sama sekali kapan dana akan turun, dan bagaimana elemen masyarakat bisa dilibatkan. Padahal rakyat tidak mengerti istilah-istilah asing yang disebutkan para menteri saat menaikkan BBM," tukas Faisal.Seharusnya, lanjut dia, kenaikan tersebut dilakukan bertahap pada bulan Juni dan Juli 2005, sehingga masyarakat relatif sudah siap."Apakah pemerintah saat ini sudah tidak bisa mencari sumber lain untuk mendapatkan dana," ujar Faisal.Dia meminta agar pengelolaan dana kompensasi mendatang dalam hal pengawasan melibatkan semua elemen masyarakat. Jangan sampai terulang kembali kejadian pemerintahan lalu di mana 40 persen dana kompensasi hangus."Dana ini pasti bocor kalau pemerintah tidak mengelola secara transparan dan melibatkan masyarakat," tandas Faisal. (sss/)