Isu Reshuffle Jilid II, PDIP Kembali Senggol Menteri Rini

Jakarta - Menjelang setahun pemerintahan Joko Widodo, isu reshuffle Kabinet Kerja kembali mencuat. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan munculnya kabar reshuffle ini karena memang belum ada kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Kerja.

Ia menyoroti kinerja menteri belum terlihat untuk kepentingan rakyat. Salah satunya, Masinton menyindir kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Selama ini PDIP memang gencar mendorong menteri Rini direshuffle.

"Umpamanya begini, contoh utang luar negeri BUMN yang begitu besar, itu kan tidak ada kaitan dengan publik. Kementerian BUMN dibentuk kan untuk mengelola aset-aset negara terus mendatangkan laba. Tapi, kalau belum untungin tak ada manfaatnya, perekonomian melambat, terus ngapain? Mestinya ada terobosan," ujar Masinton saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2015), malam.

Menurutnya, program kereta cepat Jakarta - Bandung yang didukung Rini Soemarno belum menjadi prioritas infrastruktur kebutuhan rakyat. Lebih baik menurutnya, fokus peran kementerian BUMN bisa dimaksimalkan.

"Kalau setahun belum ada perubahan ya harus dibenahi. Artinya publik juga masih merasa program-program belum terarah betul. Kalau saya lihat kereta cepat Jakarta-Bandung itu belum pas," tuturnya.

Kemudian, pembenahan yang perlu juga dilakukan di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan. Acuannya karena menyangkut beberapa kejadian bentrokan seperti di Tolikara, Papua, Tambang Pasir Lumajang, Jawa Timur sampai Singkil Aceh.

"Ketidak hadiran negara di bidang Polhukam ini belum maksimal karena ada kejadian di Lumajang, Singkil Aceh, dan Tolikara. Itu menurut saya," tuturnya.

Meski demikian, kata dia, isu reshuffle ini belum dibicarakan di internal partai. Ia menekankan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Bila memang ada reshuffle jilid II maka ia berharap mesti dipilih latar belakang yang mumpuni. Baginya tak masalah bila kursi kabinet ada yang diproyeksikan untuk kader PAN.

"Itu kan hak prerogatif Presiden. Tapi, harus mencari orang yang tepat, setiap kader politik bisa. Seperti PAN kan banyak, kami menyatakan dukungannya. PDIP kan parta pemerintah, kita kan nggak masalah, kita kan mendukung PAN," tuturnya.

(hat/van)