SMS Korupsi BBM Salah Nomor, DPR Minta Diusut Tuntas

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)meminta pemerintah mengusut tuntas dan berani menindak tegas pembuat SMS korupsi BBM salah nomor. Kasus ini harus diusut secara tuntas, kesalahan ada pada pihak siapa. Jika kesalahan ada pada aparat pemerintah, maka harus ditindak tegas.Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Slamet Effendy Yusuf saat ditanya detikcom di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Selasa (1/3/2005).Seperti diketahui, Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) semula menyiapkan nomor khusus 5678, untuk menerima pengaduan tindak penyelewengan dana kompensasi BBM. Namun setelah dicek, diketahui nomor untuk SMS tersebut sudah ada yang memiliki, yakni Universitas Gunadarma. Padahal nomor itu sudah diiklankan di media massa dengan mencolok.Lebih lanjut Slamet mengatakan, pemerintah harus benar-benar mengecek apakah nomor tersebut sudah dipakai oleh pihak lain atau belum. Jika benar sudah dipakai, sebuah kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah. Pemerintah harus berani bertindak tegas pada masalah ini. "Harus diusut kesalahan ada pada pihak siapa. Jika kesalahan ada pada aparat pemerintah, maka harus ditindak tegas," ujarnya.Menurut Slamet, kehadiran call center yang dibangun Depkominfo penting karena call center dapat membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga menjadi alat kontrol bagi pemerintah sendiri, apakah kompensasi subsidi BBM benar-benar mengena sasaran atau terjadi penyimpangan.Sementara anggota Komisi I lainnya Untung Wahono mengatakan, dirinya belum bisa memberi komentar karena belum mengecek. "Apakah pemerintah tak siap, kalau masalah tak siap, sudah jelas tidak siap. Pemerintah harus sudah siap untuk menerima gejolak yang terjadi di masyarakat terhadap ketidaksiapan ini," urainya.Apakah yang harus dilakukan Depkominfo? "Pemerintah harus mengevaluasi setiap saat bahkan setiap hari tentang berbagai perkembangan yang terjadi," jawab Untung. (jon/)