Komisi X DPR RI Hapus Pasal Kretek dari RUU Kebudayaan

ADVERTISEMENT

Komisi X DPR RI Hapus Pasal Kretek dari RUU Kebudayaan

Indah Mutiara Kami - detikNews
Rabu, 14 Okt 2015 18:30 WIB
Ilustrasi (Foto: Dikhy Sasra/detikcom)
Jakarta - Rapat intern Komisi X DPR RI pada Selasa (13/10) kemarin sepakat menghapus pasal "kretek tradisional" dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan sebelum diajukan ke rapat paripurna.

Kesepakatan ini diambil setelah seluruh fraksi di Komisi X diberikan waktu untuk berkonsultasi sekitar dua minggu dengan pimpinan mereka masing-masing.
 
"Rapat internal Komisi X yang dihadiri semua fraksi menyepakati "pasal kretek tradisional" dihapuskan dari RUU tentang Kebudayaan. Dengan demikian, RUU yang akan diajukan sebagai inisiatif DPR ini tidak akan lagi mencantumkan istilah "kretek tradisional," kata Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2015).

Pasal  "kretek tradisional" ini mencuat menjadi polemik setelah rapat Badan Legislasi pada 14 September 2015 lalu ternyata mencantumkannya sebagai warisan budaya yang harus dilindungi, difasilitasi pengembangannya, dipromosikan, bahkan difestivalkan.  

"Bila dalam proses pembentukan RUU terdapat pasal yang menimbulkan resistensi publik yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru, maka sebagai wakil rakyat sewajarnya kami mempertimbangkan kembali pencantuman pasal tersebut. Hal ini kami lakukan karena peraturan perundang-undangan memberi ruang kepada pengusul untuk dapat memperbaiki materi RUU," sambung Riefky Harsya

Menurut Riefky penghapusan pasal diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (UU MD3), Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tara Cara Penarikan RUU.

(erd/erd)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT