Pemerintah Harus Cepat dan Transparan Usut Kasus Singkil

Jakarta - Insiden yang terjadi di Singkil, Aceh mengejutkan. Di tengah toleransi yang tengah digaungkan terjadi insiden terkait rumah ibadah. Pemerintah disarankan segera mengungkap kasus ini secara transparan.

"Aksi sekelompok massa bersenjata yang berupaya membongkar paksa bahkan membakar gereja di Kabupaten Singkil, Aceh, harus secepatnya diusut dan ditindak tegas. Membiarkan penyelesaian kasus ini berlarut-larut akan memancing kesimpangsiuran informasi dan menyuburkan berita-berita hoax. Pemerintah harus berlomba dengan waktu, jangan sampai publik dibiarkan mengkonsumsi mentah-mentah pesan berantai (broadcast) yang mengeksploitasi ketidakjelasan kasus Singkil," saran Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq, Selasa (13/10/2015).

Seorang warga tewas dalam insiden di Singkil karena kericuhan yang terjadi. Beberapa lainnya terluka. Ricuh terjadi siang tadi.

"Keadilan harus ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat, tidak sebatas untuk satu kelompok. Pertama, Polisi harus mengungkap motif dan otak dibalik mobilisasi massa hari ini padahal sudah ada kesepakatan Bupati Singkil bersama semua unsur bahwa pembongkaran gereja tidak berizin akan dieksekusi tanggal 19 Oktober sesuai rapat tanggal 12 Oktober. Kelompok massa ini telah melanggar kesepakatan dan bertindak main hakim sendiri. Kedua, tuduhan bahwa warga gereja telah melanggar kesepakatan dalam hal pembangunan gereja di wilayah Singkil maka harus diungkap alasannya. Apakah ada kondisi yang memaksa mereka melakukan pelanggaran seperti dipersulit perizinannya atau didorong motivasi mereka sendiri," urai dia.

Menurut Fajar, perlu berikan kepercayaan dan dukungan kepada Pemerintah Aceh, khususnya Kabupaten Singkil, untuk dapat membicarakan bersama solusinya. Masih ada komitmen Bupati Singkil untuk mencari penyelesaian, ini yang harus didorong dan diperkuat. Membiarkan kasus ini dinasionalisasi dan dieksploitasi oleh pihak-pihak luar Aceh akan sangat beresiko mempersulit langkah-langkah penyelesaian di tingkat lokal Singkil.

"Pemerintah pusat harus memastikan penyelesaian kasus Singkil berada dalam koridor hukum dan keadilan. Pastikan kepolisian bertindak imparsial dan pemerintah daerah melindungi hak asasi warganya. Juga harus menjamin kasus-kasus serupa tidak terulang lagi, baik di wilayah Aceh maupun daerah lainnya," tutup dia. (dra/dra)