FPKS Pesimis Dana Kompensasi BBM Bisa Kurangi Kemiskinan

FPKS Pesimis Dana Kompensasi BBM Bisa Kurangi Kemiskinan

- detikNews
Selasa, 01 Mar 2005 15:39 WIB
Jakarta - Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ami Taher pesimis dana kompensasi subsidi BBM yang sebesar Rp 17,8 triliun bisa mengurangi rakyat miskin."Saya pesimis rakyat miskin akan berkurang dengan adanya dana kompensasi BBM," tegas Taher disela kunjungan FPKS ke Pasar Induk (Beras) Cipinang, Jakarta, Selasa, (1/3/2005).Seperti diketahui sebesar Rp 5,6 triliun dari total dana kompensasi tersebut akan dialokasikan untuk beasiswa bagi 9,6 juta siswa miskin, Rp 5,4 triliun untuk subsidi beras bagi 8,6 juta KK miskin, Rp 3,3 triliun untuk bantuan 11 ribu lebih desa tertinggal dan Rp 2,1 triliun untuk pengobatan gratis bagi 36 juta rakyat miskin.Selain itu juga disediakan dana bantuan subsidi untuk rumah sederhana, subsidi untuk kelompok usaha belajar, dana bergulir untuk koperasi, bantuan untuk KB dan panti asuhan yatim piatu. Rencananya, dana kompensasi BBM ini akan diaudit dan diawasi secara ketat oleh pemerintah.Sementara itu, mengenai kunjungan ke Pasar Induk Cipinang, Ketua FPKS DPR RI Untung Wahono mengatakan, tujuannya untuk melihat dampak kenaikan BBM di lapangan. "Kita ingin menegaskan saja dampak pencabutan subsidi ini berat atau tidak. Kita juga ingin buktikan apakah orang kaya pengeluarannya lebih besar dari masyarakat kecil," kata Untung yang mengaku prihatin dengan kebijakan pemerintah menaikkan BBM ini, karena kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang masih lemah, khususnya di daerah yang baru terkena bencana.Apalagi dari hasil pantauan di pasar, terbukti harga-harga sudah naik jauh lebih tinggi dari angka perkiraan pemerintah yang sekitar lima persen. Hal ini terlihat dari harga beras per 10 kg yang melonjak dari Rp 28.000 menjadi Rp 33.000."Janji pemerintah bahwa dampak kenaikan BBM terhadap harga barang tidak besar, yakni hanya lima persen, kenyataannya tidak terjadi. Kebutuhan-kebutuhan pokok justru naik 15-20 persen," kata Taher.Karena itu, FPKS meminta agar pemerintah tidak menyakiti hati rakyat dengan membohongi data-data tersebut."Karena bukan tidak mungkin saat harga stabil, kenaikannya bisa lebih tinggi lagi dari 15-20 persen," tambah Taher.Kunjungan FPKS kemudian dilanjutkan ke Pasar Induk Sayur Mayur dan Buah-buahan Kramat Jati. Dari tinjauan di lapangan, harga buah-buahan relatif stabil, namun ada beberapa kenaikan harga untuk jeruk Brastagi dari Rp 3.500/kg ke Rp 4.500/kg untuk ukuran kecil, dan ukuran besar saat ini harganya mencapai Rp 5.800/kg dari harga semula Rp 5.500/kg. Kenaikan ini sudah berlangsung selama seminggu menyusul isu dinaikkannya BBM.Sementara itu, harga sayur mayur sejauh ini belum terjadi kenaikan karena dinilai tidak terkait langsung dengan kenaikan BBM. "Itu alami, kalau dari kampungnya memang naik dan bagus, sampai di sini harganya juga naik. Tapi kalau tidak ya tetap (harganya)," kata Sidik, salah satu pedagang.Sementara mengenai tindak lanjut FPKS setelah melakukan peninjauan di pasar, anggota FKPS lainnya Rama Pratama mengatakan, hal ini akan menjadi bahan FKPS dalam menyampaikan sikapnya serta memberikan masukan untuk partai mengenai kondisi harga di lapangan menyusul dinaikkannya harga BBM. (umi/)


Berita Terkait