"Pertama, saya mengapresiasi ide bela negara yang dicetuskan oleh Menhan. Semangatnya baik dan ada relevansi dengan kondisi sekarang di mana ancaman tradisional maupun non tradisional sudah sering mengemuka," kata Hanafi, saat dihubungi Senin (12/10/2015) malam.
"Misalnya fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebaiknya program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara, tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan. Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa juga sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus," jelas anak tertua Amien Rais itu.
Hanafi menambahkan, kurikulum bela negara bisa mencakup umum dan khusus. Umum terkait dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara yang khusus terkait sesuai profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara.
"Konsep bela negara bisa diperkaya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan program 'Peace Corps' mereka. Jadi bela negara orientasinya tidak harus Hankam, tetapi juga punya relevansi untuk keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat," tambahnya.
"Intinya, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan. (Terkait anggaran) pernah disinggung tapi tidak detail, termasuk soal anggaran belum detail," pungkasnya. (rna/imk)











































