Kontrol Pemerintahan SBY, Publik Ingin Ada Oposisi

Jakarta - Mayoritas publik menginginkan adanya oposisi untuk mengontrol pemerintahan SBY-Kalla. Lembaga yang dipercaya dapat menjalankan peran oposisi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan Direktur Eksekutif Denny JA dalam konpers di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. Thamrin, Jakarta (1/3/2005). Hasil survei menunjukkan 85,4 persen menyatakan setuju adanya oposisi, tidak setuju (4,8) dan sisanya mengaku tidak tahu. Sedangkan pihak yang dipercaya dapat menjadi oposisi adalah DPR (34,9), mahasiswa (21 persen), tokoh masyarakat (13,6), LSM (9,2), media (4,3) parpol (3,8) dan sisanya adalah lembaga lain. DPR dan mahasiswa dianggap paling memiliki legitimasi kuat untuk mendapat dukungan publik sehingga bola berada di tangan mereka. Tokoh politik yang diyakini dapat menjadi pengawas pemerintahan adalah Hidayat Nurwahid (21,6), Megawati (16,6) Amien Rais (14,9), Gus Dur (8,4), Agung Laksono (5,2), Hamzah Haz (4,6) dan sisanya tokoh lain. Menurut LSI, jika pemerintahan SBY-Kalla gagal menangani isu kenaikan harga BBM kemungkinan terjadi gejolak di masyarakat namun reda dalam waktu cepat, gejolak tidak mudah reda, gejolak cukup besar namun berhasil diatasi atau gejolak bisa diatasi dengan akomodasi poltik. Kemungkinan lainnya muncul ketidakpercayaan kepada presiden. Namun, jika pemerintahan SBY-Kalla berhasil menangani isu kenaikan BBM, kemungkinannya penduduk miskin berkurang atau kepercayaan kepada pemerintah bertambah. Semua itu tergantung oposisi dalam memainkan bola karena rasa ketidakpuasan publik atas isu kenaikan BBM ibarat kumpulan rumput kering yang dapat tersulut jika dibakar oleh kekuatan yang mempunyai legitimasi opisisi.Survei dilakukan Desember 2004-Februari 2005. Jumlah responden 1200 orang yang tersebar di 150 desa dan kota di seluruh provinsi. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin error +/-2,9 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (rif/)