ICW: Jangan Pilih Kader yang Partainya Ajukan Revisi UU KPK

Jakarta - Sejumlah anggota Dewan menjadi inisiator revisi UU KPK yang diyakini bakal melemahkan sepak terjang lembaga antirasuah tersebut. Koalisi Bersih mengajak publik agar jangan lagi memilih mereka yang mengajukan revisi tersebut.

"Perang ini kami lakukan dengan tidak merekomendasikan calon-calon kepala daerah dari partai-partai yang mengajukan revisi seperti Golkar, PDIP dan Nasdem," kata Koordinator bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Lembaganya akan mengimbau masyarakat supaya dalam Pilkada Desember 2015 mendatang tidak memilih calon kepala daerah dari partai-partai itu. Mereka juga mencatat pihak-pihak yang meminta UU KPK untuk direvisi dan berupaya melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kami juga siapkan daftar hitam kader-kader partai yang akan mengajukan pileg," tuturnya.

Koalisi Bersih mengaku kecewa berat dengan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang justru jadi salah satu inisiator revisi ini. Koalisi yang terdiri dari ICW, Walhi, KPA, PSHK, Kontras dan Yappika ini rupanya pernah mendorong Masinton sebagai politikus yang berkomitmen mencegah korupsi. Masinton didorong oleh Koalisi Bersih untuk menelurkan ide-ide transparansi, anti korupsi, penegakan HAM, lingkungan hidup dan sebagainya.

"Kami sampaikan pada Masinton, ini tanggung jawab kami, Koalisi Bersih yang lari dari perjuangan. Saya nilai saudara Masinton sudah mengkhianati agenda Bersih 2014," kata Donal.

Donal menjelaskan, Bersih 2014 merupakan platform yang didesain oleh Koalisi Bersih dari caleg-caleg yang bersih. Dari proses caleg bersih, ada sekitar 20 orang yang terpilih dari berbagai level. 4 Orang dari 20 orang tersebut, saat ini menjadi anggota DPR, di mana salah satunya adalah Masinton Pasaribu.

"Ada 3 peristiwa yang ditunjukkan oleh Masinton, keluar dari cita-cita Bersih 2014. Peristiwa ini menunjukkan Masinton lebih tunduk pada partai dari pada NKRI," ujarnya.

Peristiwa pertama, kata Donal yakni saat Masinton mendesak Presiden Joko Widodo melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun akhirnya Jokowi memilih Komjen Badrodin Haiti.

"Kedua, Masinton tidak kami dengar perjuangkan hentikan kriminalisasi Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan Novel Baswedan yang seharusnya itu diperjuangkan oleh beliau dalam agenda Bersih 2014," kata Donal.

Kemudian yang ketiga adalah saat Masinton ikut menginisiasi revisi UU KPK ini. Melihat langkah Masinton tersebut, koalisi menganggap Masinton bukan lagi anggota Bersih 2014.

"Ini adalah klimaks yang tidak tertahan dan tidak ditoler lagi untuk coret dia jadi anggota bersih," tegasnya. (kff/mok)