Dengan begitu kini pengesahan RAPBD-P 2015 ada di tangan Kemendagri sepenuhnya. Pras beralasan sempat menunda menandatangani LKPJ itu untuk 'menyentil' Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bahwa dirinya tetap membutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsi roda pemerintahan Ibu Kota.
"Sudah saya tanda tangani (LKPJ-nya). Dianya (Ahok) saja yang enggak tahu hari Jumat. Ah, sudahlah enggak mungkinlah saya mau menghambat," ujar Pras saat dihubungi, Senin (12/10/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab dirinya juga ingin bersama-sama memotong mata rantai korupsi yang masih kerap terjadi di lingkungan eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu politisi PDIP tersebut ingin bisa bekerjasama.
"Ahok kan enggak tahu anak buahnya yang benar yang mana. Di era saya ini, saya ingin bareng-bareng berantas korupsi," lanjutnya.
"Pokoknya ayo kita memberantas korupsi baik yang ada di DPRD dan SKPD. Apalagi sekarang kan banyak anak buah dia yang ketangkap," tutup dia. (aws/spt)











































