Pengacara: Permohonan Grasi Suud Rusli Ditolak Jokowi

Jakarta - Upaya Suud Rusli meminta ampun kepada Presiden Jokowi kandas. Permohonan grasi terpidana mati kasus pembunuhan bos Asaba itu ditolak karena tidak sesuai dengan undang-undang.

"Permohonan grasi Suud Rusli ditolak, suratnya sudah kami terima pada 9 Oktober 2015," ucap kuasa hukum Suud Rusli, Boyamin Saiman, usai sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Boy mengatakan, permohonan itu ditolak karena UU Grasi mengatur batasan pengajuan permohonan grasi. Dalam UU itu diatur pengajuan grasi boleh dilakukan paling lama 1 tahun setelah putusan inkrah.

Untuk kasus Suud sendiri, putusan kasasi sudah diketok Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2004 silam. Namun permohonan grasi baru diajukan pada 2015 Januari.

"Jadi ditolaknya lebih alasan formalitas karena tidak sesuai dengan UU Grasi," ucap Boy.

Meski grasi ditolak, Boy mengatakan, Suud tetap berupaya untuk lolos dari hukuman mati salah satunya dengan menggugat UU Grasi No 5/2010 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatan itu Suud meminta supaya pengajuan grasi tidak diberi batasan waktu.

"Kalau yang di MK dikabulkan, kita akan ajukan grasi lagi ke Presiden," pungkas Boy.

Suud adalah mantan anggota Marinir AL yang terlibat dalam pembunuhan bos Angsono dan pengawalnya, Edy Siyep, di Pluit, Jakarta Utara, pada 19 Juli 2003. Suud tidak beraksi sendiri. Dia bekerjasama dengan anggota yakni Syam Ahmad (tertembak mati pada 17 Agustus 2007). Keduanya kemudian divonis mati oleh pengadilan militer. Suud beberapa kali berhasil kabur dari penjara militer. (rvk/hri)