Projo Ingatkan Janji Jokowi Konsisten Berantas Korupsi

Jakarta - Surat Presiden Jokowi jadi kunci keberlanjutan revisi UU KPK. Ormas Pro Jokowi (Projo) mengingatkan pemberantasan korupsi adalah bagian dari janji kampanye Presiden Jokowi.

"Kami hanya mengimbau kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap konsisten mewujudkan janji kampanye yang tertuang dalam Nawa Cita. Penegakan hukum dan pemberantasan KKN adalah agenda yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam siaran pers, Senin (12/10/2015).

Bagaimanapun rakyat merindukan pemerintahan yang bersih. Tak bisa dipungkiri, penguatan KPK janji suci pemerintahan Jokowi-JK. Kini pada saat masyarakat menolak revisi UU KPK, sebenarnya mereka sedang menagih janji Presiden Jokowi.

"Kalau memang bersih nggak usah risih. Kalau niatnya mau memberantas KKN, jangan takut dong kalau KPK kuat. Karena itu, sudah seharusnya KPK terus diperkuat. KPK jangan sampai menjadi kuda troya politik kelompok tertentu," paparnya.

Pemerintah Jokowi menyandang harapan yang begitu besar dari rakyat untuk melakukan perubahan besar. Rakyat juga semakin cerdas dan kritis.

"Aneh sekali kalau lembaga pemberantasan korupsi yang dipercaya rakyat seperti KPK mau diamputasi. Setiap upaya untuk melemahkan dan mempersempit ruang gerak KPK pasti akan berhadapan dengan kekuatan rakyat, " jelas Budi.     

"Soal pembatasan tahun dan pembatasan nilai perkara yang boleh ditangani, jelas sangat tidak relevan dengan semangat pemberantasan korupsi. Soal gratifikasi jadinya bagaimana? Praktik korupsi jangan direduksi dalam jumlah dan waktu. Kami percaya dan yakin bahwa pemerintahan Jokowi tetap setia di garis rakyat. Kami juga percaya masih banyak sekali anasir-anasir baik dalam tubuh pemerintahan. Janji menjalankan pemerintahan yang bersih dan kredibel adalah kerinduan yang mendalam segenap tumpah darah Indonesia," pungkasnya. (van/nrl)