Walhi: Pasca Pemilu, Pembukaan Lahan Cenderung Meningkat Signifikan

Jakarta - Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang pro dengan upaya pencegahan pembakaran hutan. Sejauh ini, ada dugaan korelasi kebijakan politik pemerintah daerah dengan izin penerbitan pembukaan lahan yang berpotensi memunculkan pembakaran hutan. Korelasi ini dinilai semakin terlihat pasca Pemilu 2019.

"Memang kami menemukan korelasi pelaksanaan kebijakan politik. Pasca Pemilu 2009, setelah itu ada sekitar 14,7 hektare penerbitan lahan yang dibuka untuk sawit, tambang, industri, HPA. Ini dilakukan karena kepentingan politik," ujar Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi dalam talk show di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Dia menambahkan, setelah pemilu cenderung pembukaan lahan meningkat. Izin biasanya lebih mudah diterbitkan, setahun kemudian pembukaan lahan meningkat signifikan.

Begitu juga pasca Pemilu 2014. Setelah Pemilu selesai, lahan yang dibuka untuk Sumatera, Kalimantan meningkat drastis.

"Untuk Riau, Kalimantan per Agustus 2014 itu sudah 1 juta hektar lebih yang dibuka. Daerah-daerah mestinya menguatkan pembentukan izin, ini yang harus direalasikan. Kalau tidak sulit mengatasi pembakaran ini," sebutnya.

"Selanjutnya saya melihat ada tiga peningkatan dari tahun ke tahun. Frekuensi satu tahun pasca penerbitan ini membuat ekosistem, lahan gambut juga menjadi rusak," tuturnya.

Pemerintah pusat dan daerah menurutnya harus menciptakan terobosan untuk bisa menghentikan skenario dari pelaku yang mencari keuntungan dari bencana asap ini.

"Semakin meningkat untuk bencana asap di Indonesia. Maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kuat untuk bisa menghentikan skenario kejahatan ini," paparnya.

(imk/tor)