.webp)
"Kita harus melakukan proses-proses itu lebih dini, misalnya evaluasi harus sesegera mungkin. Begitu selesai Oktober harus dilakukan pada akhir bulan. Kita mohon teman-teman dari DPR pembahasan BPIH dilakukan seawal mungkin," tutur Abdul Djamil di Kantor Urusan Haji Daker Makkah, Jumat (9/10/2015).
Menurut Abdul Djamil, keputusan soal BPIH menjadi starting point yang pending. Jika BPIH diketahui, maka proses perencanaan operasional haji juga bisa berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paket-paket pelayanan yang dimaksud adalah penginapan, transportasi, dan katering. Paket akomodasi ini menjadi syarat pembuatan visa lewat e-hajj.
Beberapa pelayanan penginapan dan katering layak untuk dipertahankan. Abdul Djamil mengatakan penginapan dan katering yang bagus ini belum bisa diikat kontrak sampai besaran BPIH keluar dan pelunasannya dimulai.
"Kita melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa. Ada aturan main. Memang bukan APBN tapi karena pertanggungjawaban akan diperiksa BPK maka kita mengacu pada peraturan yang ada," jelasnya.
Untuk sementara, menurut Abdul Djamil, penginapan dan katering yang bagus diikat dengan komitmen kedua belah pihak. Asal harganya bersaing mereka akan diikat kontrak kembali.
Selain pembuatan visa dan akomodasi, penetapan BPIH juga penting bagi Kemenkes untuk menyusun skenario pelayanan kesehatan. Saat jemaah melakukan pelunasan maka bisa diketahui profil jemaah haji 2016.
"Teman-teman dari kesehatan bisa melakukan treatment yang mempunyai risiko penyakit bisa sejak dini ditangani. Jadi saat berangkat kesehatannya bisa lebih baik lagi," kata Abdul Djamil. (gah/mok)
