Jelang Setahun Pemerintahan, Presiden Jokowi Selalu Evaluasi Para Menteri

Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memasuki satu tahun pada 20 Oktober mendatang. Sebuah survei menunjukkan persepsi publik yang menurun terhadap pemerintahan ini. Akankah Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap para menterinya?

"Ya evaluasi adalah urusan internal dan presiden tiap waktu meminta pada Seskab dan Sesneg untuk memberikan laporan kegiatan dari masing-masing menteri tapi sengaja yang urusan itu adalah urusan internal, tidak untuk eksternal," ujar Seskab Pramono Anung di kantornya, Gedung III Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015).

Dalam survei yang dirilis Indo Barometer juga disebutkan bahwa menteri yang dinilai baik oleh publik yakni Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Mendikbud Anies Baswedan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila Moeloek, dan Menko Maritim Rizal Ramli. Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Mendag Thomas Lembong di posisi bawah.

"Ya itu penilaian publik, saya tidak mau memberikan penilaian atas penilaian publik tapi ya itulah penilaian publik," kata Pramono.

Akankah ada reshuffle jilid II setelah setahun masa jabatan ini?

"Itu hak prerogatif Presiden. Saya tidak akan memberikan tanggapan," kata Pramono.

Tetapi memang dalam hasil survei tersebut, publik masih mempertanyakan soal komitmen penegakkan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Pramono kemudian menyampaikan Presiden Jokowi optimistis nantinya akan berjalan baik.

"Pemerintah mengeluarkan yang kita namakan structural reform atau melakukan reformasi besar-besaran dalam regulasi dan birokrasi, kami meyakini ke depan ini akan memberikan manfaat yang cukup banyak, karena sekarang ini kan kita memotong aturan di kehutanan, di perdagangan, perindustrian, pertanahan dan berbagai sektor lain dan termasuk dalam waktu dekat ini kita akan mengundang bupati kepala daerah untuk mensinkronkan apa yang sudah diputuskan di pusat untuk men-speed up ini tentunya harus juga sinkron dengan apa yang dilakukan di daerah," papar Pramono. (bpn/mok)