Pemerintah Pertimbangkan Seluruh Pro dan Kontra Revisi UU KPK

Jakarta - Rencana DPR merevisi UU KPK menuai kontroversi karena dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Seskab Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah akan mendengarkan opini publik terkait revisi UU KPK.

"Ya namanya pemerintah, tentunya memperhatikan pro dan kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun kan juga ada," ujar Pramono di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015).

Tetapi pandangan resmi dari pemerintah baru akan disampaikan apabila ada permintaan resmi dari DPR. Pramono menyatakan pemerintah tak akan mencampuri ranah legislatif apabila tak dilibatkan.

"Bagaimana sikap pemerintah, ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang," ungkap Pramono.

Menurut Pramono saat ini belum ada pembahasan secara khusus dari pemerintah mengenai detail isi revisi UU KPK. Tetapi Pramono menyebutkan bahwa mengenai kontroversi revisi UU KPK akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Tentu akan dikonsultasikan kepada Presiden Jokowi," kata Pramono. (bpn/mok)