Wapres JK Tidak Setuju Umur KPK Dibatasi!

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama pada pembatasan umur lembaga antikorupsi itu. Yang perlu bagi JK, perlu ada evaluasi secara berkala terhadap lembaga anti rasuah tersebut.

"Inikan begini, UU KPK kan sejak dulu awalnya itu kan emang bersifat ad hoc. Pada waktu itu artinya kan dalam jangka waktu tentu dievaluasi. Ya mungkin jangan ditentukan umurnya 12 tahun," ujar JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015).

"Bahwa jangan ditentukan 12 tahun atau berapa tahun. Dievaluasi saja setiap 5 tahun kah atau 10 tahun kah," lanjut JK.

JK mengatakan KPK hanya perlu dievaluasi dalam jangka waktu tertentu, semisal sekali dalam 1 tahun. "Bahwa jangan-jangan 12 tahun yang akan datang itu, korupsi tidak berhenti, ya tetap jalan. Tapi kalau sudah menurun, otomatis kan kembali ke normal," terangnya.

Baca juga Infografis: 7 Pasal Pembunuh KPK

Salah satu isi draft revisi UU KPK yang baru adalah soal pengubahan fungsi KPK menjadi lembaga pencegahan. Menurut JK, pada Undang-undang KPK disebutkan lembaga itu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penuntutan sekaligus.

"Di situ memang ada bahwa itu pencegahan, jadi tidak mengubah sebenarnya," tegas JK.

"Ya tentu ini hak DPR untuk menilai. Tapi saya kira, untuk KPK sekarang ini, ya tetap untuk yang penuntutan sekaligus, tetap saja, tidak apa-apa," tandasnya. (fiq/mok)