"Kami telah edarkan Surat Edaran Kemendagri meminta seluruh jajaran Satpol PP untuk pada saatnya ketika Pilkada menjelang pemungutan suara H-7, sampai selesai penghitungan suara, maka saya mohon bantuan Satpol PP untuk cuti ditangguhkan," ucap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Agung Mulyana.
Hal itu disampaikan dalam acara Ramah Tamah Jambore Nasional Satpol PP II di Griya Agung, Jl Demang Lebar Daun, Palembang, Kamis (8/10/2015) malam. Turut hadir Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan jajaran bupati serta walikotanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siap..!!" jawab para Kepala Satpol PP itu.
Agung mengatakan, sepekan jelang pemilihan terutama pada H-3 dan saat pemungutan sertaa penghitungan suara, adalah fase-fase kritis dalam pelaksanaan Pilkada.
"Ketidakpuasan pada penyelenggaraan dapat berakibat sesuatu di luar dugaan. Karena itu seluruh anggota Satpol PP siap siaga. Siap??" tanya Agung.
"Siap..!!!" kembali dijawab Satpol PP.
Selain ikut mengamankan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Agung sebagai Pembina Satpol PP juga menginstruksikan kepada Kepala Satpol PP tiap provinsi untuk menjaga seluruh aset penting daerah.
"Kantor kepala daerah, kantor DPRD, rumah jabatan kepala daerah, perusahaan daerah air minum (dan lainnya), harus ada anggota Satpol PP siap sedia. Kekuatan diperhitungkan sendiri oleh Kepala Satpol PP," paparnya.
Agung ingin Satpol PP turut mencegah potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat akibat Pilkada. Dia tak ingin ada hal-hal di luar dugaan yang mencederai pesta demokrasi 5 tahunan itu.
"Kita harus selalu dapat menduga situasi dan kondisi. Saya titipkan pesan agar kita selalu siaga, stan by, berada pada kecepatan melindungi nusa dan bangsa kita, tumpah darah kita," ucap Pjs (Pejabat Sementara) Gubernur Kepri itu. (bal/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini