Bencana Asap, Komisi IV DPR Bentuk Panja Perusakan Lingkungan Hidup

Jakarta - Komisi IV DPR sudah membentuk panitia kerja (Panja) tentang perusakan lingkungan hidup untuk merespons kabut asap akibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Panja ini berperan memonitor kabut asap pekat karena bencana ini harus segera diatasi.

"Kita sudah membuat panja tentang perusakan lingkungan hidup dan kita harus mem-follow up ini. Hari ini kita sudah mendengar suara dari NGO nasional dan internasional tentang bencana asap," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi di Gedung K2, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Dia menyebut pemerintah sudah berupaya mengatasi bencana kabut asap, namun lamban. "Pemerintah sudah bekerja tapi lambat karena ternyata spot-spot api tidak semakin sedikit, tapi masih terutama di daerah-daerah gambut," tuturnya.

Terkait bantuan dari luar negeri, sudah seharusnya pemerintah menerimanya. Apalagi beberapa negara yang menawarkan bantuan adalah negara yang terkena kabut asap.

"Seharusnya menurut saya kalau ada bantuan dari luar negeri di terima sajalah. Meski bantuan kecil atau besar. Kalau bantuan kecil dari yang terkena dampak kan bagus juga," sebut politikus PAN itu.

Viva mengatakan ada kemungkinan akan berkoordinasi dengan Komisi II, Komisi VII untuk membentuk Pansus terkait persoalan ini.

"Kalau bicara soal asap ini kan terkait dengan Komisi II, Kemendagri, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, serta Komisi VII. Kalau memungkinkan dalam bentuk pansus juga tidak masalah kalau ke depan proses ini berlarut-larut," paparnya.

Lanjutnya, penindakan ini harus disertai dengan penegakan hukum. Tak ada perbedaan bagi setiap perusahaan yang terbukti terlibat.

"Jadi, posisinya sama. Tidak akan diskriminatif baik dalam dan luar negeri tapi yang jelas mereka itu merusak lingkungan," katanya. (hty/tor)