Di DPR, Sejumlah LSM Paparkan 'Simalakama' Produksi Sawit dan Kebakaran

Jakarta - Komisi IV DPR menggelar rapat audiensi dengan masyarakat sipil serta organisasi yang diwakili Center for International Foresty Research (CIFOR), Kemitraan, Indonesia Budget Center (IBC), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Audiensi ini terkait pembahasan ntuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Rapat audiensi dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi. Rapat diikuti sekitar 22 anggota Komisi IV DPR. Perwakilan Kedutaan Besar Inggris dan Norwegia di Jakarta juga ikut dalam rapat.

Dalam presentasenya, peneliti CIFOR, Herry Purnomo mengatakan pertumbuhan produksi kelapa sawit menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok terbesar di dunia. Indonesia memasok 52 persen atau mengekspor 33 juta ton kelapa sawit dunia tahun 2014 dengan tujuan sebagian besar investasi dari Malaysia serta Singapura. Kedua negara ini memberikan kontribusi USD 18,4 miliar bagi perekonomian negara.

"Tapi, di sisi lain, ambisiusnya permintaan dunia menjadi simalakama karena mendorong ekspansi brutal perkebunan kelapa sawit yang akhirnya menjadi salah satu faktor kebakaran tahun ini," ujar Herry dalam paparannya di ruang Komisi IV, Gedung K2 DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Herry menambahkan produksi kelapa sawit memiliki dampak positif bagi sektor ekonomi. Tapi, dari biaya kesehatan, sosial masyarakat, serta ekologis juga mesti diperhatikan.

"Kami setuju inpres tentang moratorium pemberian izin baru dan perbaikan tata kelola hutan. Alam primer. Tapi, kami prihatin bahwa tidak ada peningkatan dari segi isi dan target," sebut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Sebagai solusi jangka pendek, persoalan penegakan hukum harus bisa diterapkan dan menjadi prioritas. Kemudian, anggaran juga mesti tingkatkan yaitu pohak DPR harus meningkatkan alokasi anggaran negara untuk pencegahan kebakaran.

"Pemerintah harus bisa mereview soal perizinan lahan gambut menyeluruh, lakukan monitoring pengelolaan dan menunda, mencabut konsesi hutan serta kebun di lahan gambut," tuturnya.

Sementara, Indonesia Budget Center (IBC) melihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masih minim untuk sektor kehutanan. Menurut peneliti IBC, Darwanto pemerintah menargetkan penurunan 10 persen jumlah hot spot dari rata-rata 17.280 hotspot pada tahun 2014 nenjadi 16.034 hotspot pada tahun 2018.

Selain itu, ada penurunan 10 persen luar area kebakaran hutan (i.k.386,1 Ha) dari 3.861 hektar di tahun 2014 menjadi seluas 3.475,2 hektar pada tahun 2018.

"Harusnya alokasi anggaran ini tidak turun. Kalai seperti sini sangat disayangkan, tidak bisa optimal kalau ada kejadian seperti sekarang," sebutnya.

(hty/erd)