Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Tetapkan Kabut Asap Jadi Bencana Nasional

Jakarta - Kabut asap di Kalimantan dan Sumatera yang tak juga tertanggulangi disebut sebagai krisis polusi udara terburuk sepanjang sejarah. Tak sedikit warga menderita inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto prihatin dengan bencana asap yang tak kunjung lenyap. Semestinya, kata dia, pemerintah harus menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional mengingat daerah yang terdampak kian luas.

"Pemerintah harus mencurahkan pikirannya, serius menangani bahkan sampai saat ini pemerintah belum sangat serius. Presiden dan menteri-menterinya harus bersatu padu. Menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional sehingga penanganan harus secara nasional," kata Agus kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Setelah ditetapkan menjadi bencana nasional, maka semua pejabat pusat dan daerah serta masyarakat akan bersatu padu mengatasi kabut asap.  

"Apabila semua orang berpartisipasi, ini justru akan lebih baik bila semua orang bersatu padu. Angka ISPA sudah sangat tinggi dan sudah mengkhawatirkan," sebutnya.

Sebelumnya pada Rabu (7/10/2015) kemarin, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan bahwa untuk menanggulangi bencana asap diperlukan peralatan yang mampu membawa air dalam jumlah besar.

"Kalau lihat perkembangannya, eskalasinya, dan berbagai tingkat kesulitan lapangan, memang tekanan airnya harus kuat, kita mesti pakai kapasitas air dan tekanan volume (besar)," kata Siti.

Melihat kebutuhan tersebut, kata Siti, terbuka kemungkinan pemerintah menerima bantuan dari negara tetangga seperti; Singapura, Rusia, dan Australia. Sebelumnya, Siti menolak bantuan asing dengan alasan Indonesia masih mampu mengatasi sendiri. Tapi kemudian Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan negara-negara tetangga untuk membantu, jangan cuma bicara saja.

(hty/erd)