Sekwan DPRD DKI: Anggaran Kunker Masih Bisa Dievaluasi

Jakarta - Anggota DPRD DKI mengajukan anggaran Rp 1,120 miliar untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Sekretariat Dewan DPRD DKI Muh Yuliadi menyatakan anggaran kunjungan itu masih akan dievaluasi.

"Masih disesuaikan (anggarannya). Dan bisa berkurang. Tapi nanti direvisi apalagi anggaran APBD semuanya terpotong," kata Yuliadi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015) malam.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan DPRD DKI untuk APBD 2016, ada 4 kunjungan luar negeri ke negara-negara sister city. Anggarannya mencapai Rp 1,120 miliar.

Untuk kunjungan ini, ia menyebut perjalanannya harus berhubungan dengan program pemerintah dan ada undangan dari parlemen atau pemerintah daerah tujuan kunjungan kerja. Meski baru sebatas wacana, Komisi D DPRD bahkan berencana akan melakukan kunjungan ke Rotterdam, Belanda.

Selain itu ada 12 kali kunjungan ke Bali dari berbagai elemen DPRD mulai dari Badan Anggaran, Badan Musyarawarah, Badan Kehormatan, panitia dan komisi. Jumlah anggarannya mencapai Rp 14,022 miliar

Soal kunjungan ke Bali ini, Yuliadi menyebut anggaran itu hanya menjadi plafon tertinggi untuk kunjungan dalam negeri anggota dewan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan, program dari DPRD DKI. Angkanya bisa berkurang namun tidak mungkin lebih.

"(Soal Bali) Anggapannya 12 kali berarti 2 bulan sekali (kunjungan kerja).  Bali itu patokan untuk harga tertinggi," sambungnya

Untuk anggaran Rp 14,022 miliar menurutnya masih rasional karena masih dalam memenuhi aturan untuk akomodasi anggota dewan.

"Standar itu. Tidak tinggi (anggarannya). Semuanya kan sudah ada aturannya ada dan tidak boleh melebihi itu," sambungnya.

(mnb/Hbb)