DPR Usulkan Pembentukan Dewan Eksekutif KPK yang Diangkat Presiden

Jakarta - Aspek kelembagaan baru di KPK diusulkan oleh DPR lewat revisi UU KPK. Aspek baru itu berbentuk dewan eksekutif yang pembentukannya atas wewenang presiden.

Pembentukan dewan eksekutif KPK tertuang dalam rancangan revisi UU KPK, tepatnya di pasal 22 yang dikutIp detikcom, Selasa (6/10/2015). Di pasal tersebut diatur bahwa dewan eksekutif terdiri dari 4 anggota.

Dewan eksekutif ini diperjelas lagi di pasal berikutnya. Disebutkan bahwa dewan eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Usulan revisi UU KPK ini disampaikan oleh sejumlah fraksi di DPR, di antaranya adalah fraksi NasDem, PKB, PPP, Golkar, Hanura, dan PDIP.

Sore tadi, usulan itu dibahas di Badan Legislasi dan mendapat pro-kontra. Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo menyebut pihaknya tidak dapat menolak usulan dari anggota.

"Kan baleg tidak bisa menolak bila ada usulan, karena aturan undang-undangnya bila ada pengusul maka harus kami bahas," ujar Firman dalam rapat Baleg. (imk/tor)