Kepala BNPB: Presiden Minta Tahun Depan Tak Boleh Ada Asap

Jakarta - Presiden Joko Widodo ingin pemadaman kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan berlangsung cepat. Ia bahkan memerintahkan agar tahun depan tak ada lagi lahan yang terbakar.

"Kalau perintahnya Presiden tahun depan tidak boleh ada asap," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2015).

Ia mengatakan perintah ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu hadir juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Seluruh kementerian/lembaga negara yang terkait mendapat instruksi yang sama.

"Tahun depan tidak boleh ada (asap)," sambungnya.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta agar kepolisian menindaktegas perusahaan yang membakar lahan demi mengurangi ongkos produksi. Namun, tak semua lahan milik perusahaan. Di Kalimantan Timur misalnya, sebagian besar lahan baru yang terbakar milik masyarakat atau persoarangan.

"Tapi mungkin presiden fokusnya pada korporasi," sambungnya.

Sejumlah langkah pemadaman api juga dilakukan. Namun, ada lahan yang bisa dijangkau dengan mobil damkar, ada juga yang harus menggunakan water boombing.

Soal hujan buatan, ia menyebut kecil kemungkinan bisa dilakukan. Pasalnya, adanya pengaruh el nino membuat musim kemarau lebih panjang dan berakibat pada minimnya awan untuk disemai.

"Kendala sampai minggu ini terutama di Sumatera Selatan Kalimantan Tengah awannya tidak cukup untuk disemai sehingga kita mengintensifkan untuk darat," sambungnya.

Ia mengakui pemadaman lahan gambut tidaklah mudah. Baik lahan yang terbakar atau pun yang sudah dipadamkan sama-sama menimbulkan asap tebal.

"Untuk kebakaran gambut, pemadamannya pun menimbulkan asap tebal," pungkasnya. (mnb/aan)