.webp)
"Pemerintah dan Mendagri optimis akan berjalan dengan baik termasuk 3 daerah yang kemarin diputuskan oleh MK satu pasangan calon, dan sudah merumuskannya. Tinggal nanti perumusan KPU di konsultasikan dengan komisi II DPR RI," kata Tjahjo.
Tjahjo menyampaikan itu usai menghadiri acara Seminar Sekolah Sespimmen Diklat Reguler ke-52 tentang Pilkada Serentak; Permasalahan dan Pemecahannya yang digelar di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2015). Dalam kesempatan itu, hadir juga Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar, dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
 Seminar Sekolah Sespimmen Diklat Reguler ke-52 tentang Pilkada Serentak (Foto-Idham K/detikcom) |
Tjahjo tak menampik soal adanya potensi kerawanan. Namun pemetaan kerawanan dan deteksi dini telah dilakukan baik oleh Kepolisian maupun Depdagri. Selain itu, kontrol dari masyarakat, pers juga dapat mengawal agar pilkada berjalan dengan damai dan aman.
"Soal ada potensi konflik wajar, saya kira dengan deteksi dini ini untuk mengeliminir sekecil mungkin adanya potensi konflik," ujarnya.
"Dalam seminar ini, polisi sebagai ujung tombak pengamanan, memonitor tahapan-tahapan yang ada, bersama-sama dengan Bawaslu, Satpol PP. Saya kira bisa mendeteksi indikasi-indikasi kecurangan atau keributan," sambungnya.
Saat disinggung dana desa yang belum dicairkan dan berpotensi akan digunakan untuk kampanye calon incumbent, Tjahjo mengatakan penegak hukum dan pemerintah pusat akan terus memonitor.
"Seandainya kalau ada, itu kasuistis saja. Saya yakin kepala daerah, dimonitor oleh penegak hukum, dimonitor oleh pemerintah pusat. Kalau dana desa dihambat, sanksinya termasuk kepada daerah dan masyarakatnya pengurangan anggaran untuk anggaran berikutnya," pungkasnya.
(idh/erd)
