"Kalau saya bilang, kurang cepat. Harusnya kan bisa lebih tanggap," kata Sukmawati saat dihubungi, Selasa (6/10/2015).
Dirinya pribadi mendukung usulan tersebut. Menurut Sukmawati, permintaan maaf itu bisa menjadikan pemerintah lebih santun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri yang merupakan kakak Sukmawati juga mempertanyakan alasan wacana itu baru muncul saat ini. Menurutnya, usulan itu seharusnya muncul saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden.
"Ya memang ini harusnya dari awal, ini harusnya minta maaf di pemerintahan Megawati yang mencabut kembali TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 yang Bung Karno dengan tuduhan telah mendukung G30S/PKI," kata Rachmawati saat dihubungi.
Permintaan PDIP itu didasari pertimbangan telah dicabutnya Tap MPRS XXXIII Tahun 1967. Tap MPRS itu memuat makna bahwa Soekarno mendukung G30S/PKI.
"Presiden Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI karena akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui Tap MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI," kata Basarah dalam siaran pers MPR RI, Senin (5/10/2015). (imk/tor)