Harga BBM Naik, Usulan Hak Angket di DPR Mulai Digulirkan

Jakarta - Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). Menanggapi kebijakan pemerintah ini, usulan hak angket akan segera digulirkan. Motornya, Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional). Wakil Ketua FPAN Djoko Susilo menyatakan, mulai hari ini dirinya akan merumuskan usulan hak angket tersebut. "Mulai hari ini, akan saya susun. Mudah-mudahan seminggu ini rumusan sudah bisa selesai," kata Djoko saat dihubungi detikcom, Selasa (1/3/2005). Namun, kata dia, sebelum usulan hak angket diajukan, FPAN akan mendengarkan dulu keterangan pemerintah sekali lagi tentang keputusannya ini dan juga tentang kompensasi untuk subsidi itu. "Ini biar fair. Soalnya, masih banyak yang harus dipertanyakan, termasuk pengalihan dana subsidi sebesar Rp 17,8 triliun itu. Itung-itungannya bagaimana," jelasnya. Menurut dia, pengusulan hak angket ini sesuai dengan UU nomor 6/1954. "Hak ini jarang digunakan oleh anggota DPR. Dan ini posisinya bisa lebih tinggi dibanding pengajuan interpelasi," ujarnya. Djoko menjelaskan, hak angket memungkinkan DPR memeriksa berkas-berkas para menteri, dirjen, dan sebagainya. Selain itu, DPR juga memungkinkan melakukan paksa badan terhadap pihak yang dicurigai melakukan penyelewengan. "Kita bisa menyandera selama 30 hari," ujarnya. Dalam aturan, hak angket diusulkan lewat sekitar 15-20 anggota DPR. "Kemudian nanti kita ajukan ke paripurna DPR untuk disetujui," ungkapnya. Memang, usulan hak angket ini bisa saja mentah dalam sidang paripurna. Namun, lanjut dia, kalkulasi kasar, kemungkinan sebagian besar akan mendukungnya. "Dalam kalkulasi saya, 60 persen anggota DPR akan mendukung. Hitungan ini bila para anggota Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PKS tidak ikut dalam usulan ini. Jadi, saya kira dukungan akan sangat kuat, misalnya bila kita mau menyelidiki kebocoran di Pertamina," ujarnya. (asy/)