Komisi III DPR Ingin KPK Buat Program Pendidikan Sadar Hukum

Jakarta - Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK, ikut membahas penyusunan rencana strategis pemberantasan korupsi tahun 2015-2019. Ketua Komisi III, Azis Syamsudin ingin agar KPK bisa memiliki program pendidikan sadar hukum bagi masyarakat.

"Banyak hal ya, nanti KPK tinggal kita mempererat hubungan antara KPK dan DPR kemudian KPK, DPR, kepolisian, kejaksaan dan Menkum HAM dalam program sadar hukum. Bisa nyatu  di satu poject kita di satu provinsi nanti untuk menjadi contoh bagi provinsi yang lain," kata Azis di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015).

Politisi Golkar itu belum bisa merinci program sadar hukum yang dia maksud. Menurut Azis, program itu nantinya bisa digarap bersama oleh semua aparat penegak hukum.

"Ya kan ini renstra untuk pembahasan di 2016, nanti akan digodok lagi sama Pak Zul," jelas Azis.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, banyak pihak yang menyarankan agar KPK meningkatkan upaya pencegahan. Padahal, selama ini upaya penindakan KPK sudah masif,namun memang kurang dilirik media untuk diberitakan.

"Itu kan sudah kita lakukan, hanya sisi pemberitaan media yang terbatas. Kita sangat internsif, itu misalnya kajian-kajian litbang kita itu kan cukup banyak, antara lain yang sangat populer itu kan menyangkut penyelamatan SDA, kemudian perkebunan, laut , pertambangan, itu kan antara lain ya. Kemudian itu juga  kerjasama kita dengan BPKP melalui pengamatan-pengamatan di daerah, pengamatan itu cukup mendalam," tutur Zul.

Mengenai usulan komisi III untuk membuat program pendidikan sadar hukum, Zulkarnain mengaku akan mempertimbangkannya. Segala masukan yang disampaikan para pihak yang diundang KPK untuk menyusun rencana strategis akan diproses lebih jauh.

"Memang ada pemikiran itu, tentu harus kita bahas lebih lanjut, program sadar hukum ini kapan, kan ada Mekum HAM ada kejaksaan ini kan juga bisa masuk dikyanmas kita, ya kita sesuaikan nanti," tegas Zul. (kha/fdn)