Fahri Hamzah Dipanggil MKD Soal Kasus 'Rada-rada Bloon'

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 05 Okt 2015 12:28 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk dimintai keterangan soal pernyataan memuat kata 'rada-rada bloon' yang pernah diucapkannya. Fahri dipanggil untuk datang ke MKD siang ini.

"Pak Fahri dipanggil untuk hadir ke MKD pukul 13.00 WIB," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Pemanggilan tersebut dilakukan atas laporan dari anggota Fraksi Partai Hanura Inaz Nasrullah Zubir dari Komisi VII DPR. MKD akan mengorek keterangan soal pernyataan kontroversial Fahri terkait para anggota dewan yang duduk di Senayan itu.

"Atas laporan Pak Inas dari Komisi VII, soal istilah yang dikemukan dia," kata Junimart.

Ucapan kontroversial Fahri ada dalam diskusi di salah satu stasiun televisi swasta. Fahri dilibatkan dalam diskusi dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti soal 7 proyek baru DPR.

Ray mengkritik kebijakan tersebut. Lalu Fahri diberi kesempatan bicara menjelaskan latar belakang 7 proyek yang meliputi pembangunan Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR tersebut.

Video rekaman diskusi itu lalu diunggah ke youtube oleh akun bernama FaceToFace. Sesi pertama Fahri mulai bicara di menit 7:46 hingga 10:02. Berikut penggalan pernyataan Fahri:

"Orang dalam demokrasi itu tidak dipilih karena disukai oleh pimpinan negara atau ditunjuk oleh presiden, tapi dipilih oleh rakyatnya sendiri. Bukan karena dia cerdas, tapi rakyat suka dia, makanya kadang-kadang banyak orang juga datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada bloon begitu. Tapi dalam demokrasi kita menghargai pilihan rakyat, karena itulah kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan mereka sistem pendukung, pusat kajian, ilmuwan, peneliti dan lain-lain dan lain-lainnya. Itulah cara kerja dari lembaga demokrasi." (dnu/van)