Haruskah Negara Minta Maaf ke Soekarno?

Jakarta - Bak petir di siang bolong PDIP menendang isu bahwa pemerintah harus meminta maaf kepada Presiden RI pertama Soekarno dan keluarganya. Haruskah negara meminta maaf kepada Soekarno yang kini telah berstatus Pahlawan Nasional?

"Yang pasti kebijakan kita adalah Pak Karno itu pendiri negara dan bangsa jadi harus kita hargai. Kalau ada kebijakan-kebijakan beliau, masak kita harus minta maaf?" kata Sekjen Golkar hasil Munas Bali yang juga Koordinator Harian KMP, Idrus Marham, kepada detikcom, Senin (5/10/2015).

Menurut Idrus, fakta sejarah menegaskan Soekarno sebagai pendiri bangsa Indonesia. Dan karena itu Soekarno harus dihormati, namun menurutnya Negara tak harus meminta maaf terhadap kontroversi yang masih misterius hingga kini.

"Bilamana ada kebijakan yang merugikan rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan masalah minta maaf atau bukan, fakta sejarah mengatakan dia pendiri negara dan itu presiden pertama dan kita harus kita hormati seluruh pengorbanan yang ada, itu yang harus kita lakukan," kata Idrus.

"Kalau misalnya ada kebijakan (kontroversi) itu justru jadi pelajaran buat kita," katanya.

Sebelumnya FPDIP MPR mendesak negara meminta maaf kepada Presiden RI pertama, Soekarno, dan keluarganya. Pencabutan Tap MPRS XXXIII/1967 dijadikan alasan utamanya.

"Presiden Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI karena akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI," kata Ketua FPDIP MPR RI, Ahmad Basarah, dalam siaran pers MPR RI, Senin (5/10/2015).
      
Dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, menurut Basarah, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diserahi tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil untuk membuktikan kebenaran dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno tersebut. Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970.

Melalui TAP MPR No I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, TAP MPRS No XXXIII Tahun 1967 dinyatakan telah tidak berlaku lagi. Presiden SBY pada tanggal 7 November 2012 telah memberikan anugerah sebagai Pahlawan Nasional  kepada Bung Karno.

"Dengan telah dicabutnya TAP MPRS III tahun 1967 dan pemberian status gelar pahlawan nasional  kepada Bung Karno tersebut seharusnya pemerintah Republik Indonesia segera menindaklanjuti dengan permohonan maaf kepada keluarga Bung Karno dan merehabilitasi nama baiknya. Dengan demikian, permohonan maaf yang harusnya dilakukan pemerintah adalah kepada Bung Karno dan keluarganya," katanya.

(van/nrl)