Ketua Komisi X DPR: Pasal Kretek Bukan Diselundupkan dan Bisa Dihapus

ADVERTISEMENT

Ketua Komisi X DPR: Pasal Kretek Bukan Diselundupkan dan Bisa Dihapus

Ahmad Toriq - detikNews
Senin, 05 Okt 2015 11:55 WIB
Foto: Dika Dania Kardi
Jakarta - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya akhirnya bicara soal kontroversi pasal kretek di RUU Kebudayaan. Riefky menegaskan pasal itu tidak diselundupkan.

Politikus Partai Demokrat (PD) itu mengawali penjelasannya dari proses pembahasan RUU Kebudayaan hingga saat ini. Pembahasan RUU tersebut sudah dimulai dari DPR periode 2009-2014, namun tidak selesai. Kemudian, RUU Kebudayaan dimasukkan lagi ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019, dan masuk Prolegnas prioritas tahun 2015.

Setelah ditetapkan masuk Prolegnas prioritas tahun 2015 ini, Komisi X lalu bergerak cepat membentuk panitia kerja (Panja) penyusunan RUU Kebudayaan. Setelah Panja menyelesaikan naskah RUU tersebut, dilakukan rapat-rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi termasuk adanya usulan memasukkan  "kretek tradisional" dan dirumuskan menjadi norma dalam batang tubuh.

"Banyak pihak setuju bahwa kretek tradisional adalah warisan budaya, tetapi banyak pihak juga yang tidak setuju jika kretek tradisional dicantumkan sebagai warisan budaya dalam RUU Kebudayaan. Yang kemudian berkembang di publik "terjadi penyelundupan" pasal kretek ke dalam RUU Kebudayaan yang dilakukan pada saat pembahasan di Baleg," ujar Riefky dalam pernyataan tertulisnya, Senin (5/10/2015).

"Faktanya "penyelundupan" itu tidak terjadi, karena pasal tersebut dibahas dalam rapat resmi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI bersama Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI," imbuhnya.

Oleh karena pasal kretek itu menjadi kontroversi, Komisi X meminta laporan dari Panja RUU Kebudayaan soal dinamika di masyarakat. Terbuka kemungkinan pasal kretek dihapus.

"Rapat intern Komisi X selanjutnya akan membicarakan kembali tentang kesepakatan komisi atas pencantuman atau penghapusan substansi "kretek tradisional" dalam RUU Kebudayaan. Jika penghapusan substansi "kretek tradisional" dalam RUU Kebudayaan menjadi kesepakatan, maka Pimpinan Komisi X DPR RI akan berkoordinasi dengan alat kelengkapan dewan lainnya terkait mekanisme penghapusan pasal," ujar Wakil Rakyat asal Aceh ini.

Riefky menjelaskan penghapusan itu masih dimungkinkan. Ada sejumlah aturan yang mendasari penghapusan tersebut.

"Adapun dasar hukum untuk perubahan materi RUU (penghapusan pasal) dapat mengacu pada: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 tahun 2014; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dan; Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tara Cara Penarikan RUU," ulasnya.

Akankah pasal kretek dihapus? (tor/nrl)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT