HUT ke-70 TNI, Ketua Komisi I DPR Soroti Pengurangan Anggaran

Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq membuat sejumlah catatan di hari peringatan ulang tahun ke-70 TNI. Mahfudz menyoroti penurunan anggaran TNI.

"Negara harus memperkuat TNI. Di usia 70 tahun, TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menghadapi tantangan makin besar seiring dengan makin besarnya tantangan negara. Agar negara mampu menghadapi beragam tantangan baru, maka wajib bagi negara memperkuat TNI," kata Mahfudz Siddiq dalam pernyataan tertulisnya, Senin (5/10/2015).

Mahfudz mengatakan ada 4 tantangan TNI dan Negara. Pertama, meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan. Kedua, merebaknya kejahatan lintas negara yang bentuknya non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme yang menggalang dukungan internasional.

"Ketiga, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumberdaya yang menggunakan perang proxi. Dan keempat, membesarnya potensi bencana alam akibat dampak persoalan lingkungan. Keempat tantangan baru tersebut bersamaan dengan makin beratnya tugas pokok TNI menjaga kedaulatan dan yuridiksi wilayah NKRI sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri sebagai negara maritim," paparnya.

Baca juga: Ini Amanat Lengkap Jokowi di HUT ke-70 TNI

Dengan tantangan-tantangan tersebut, Mahfudz menekankan negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek, yaitu organisasi, sumber daya manusia, alutsista, dan sarana prasarananya. Oleh karenanya Mahfudz mengkritik kebijakan pemerintah mengurangi anggaran TNI sekitar Rp 7 triliun, hingga menjadi Rp 95,91 triliun.

"Apalagi Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan. Maka menjadi aneh jika anggaran TNI justru semakin turun dibanding tahun sebelumnya. Kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi, selain perang, terus dibiarkan, dan kesejahteraan prajurit TNI masih dipandang bukan prioritas," ulas Mahfudz.

"Presiden, sesuai amanatnya, harus mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI. Jika tidak, maka peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," pungkas politikus PKS ini.


(tor/nrl)