Fahri Hamzah Paparkan Pencapaian DPR Selama Setahun

Jakarta - Rendahnya kinerja DPR disorot publik. Kini usia pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 sudah setahun. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan pandangan soal kinerja DPR setahun ini.

"Dewan pada saat ini sudah mempunyai pemikiran 'less quantity, more quality'," ujar Fahri dalam konferensi pers di Ruang Pimpinan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Itu adalah komentarnya soal jumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang berhasil disahkan menjadi UU oleh DPR. Soal kinerja legislasi ini, Fahri menyebut ada pengaruh pemerintah juga.

"Keterlambatan pengesahan RUU Prioritas tahunan merupakan cermin kerja politik antara DPR dan Pemerintah yang tentu pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam memandang sebuah RUU," kata dia.

Kerja legislasi dinyatakannya bukan sepenuhnya domain DPR, namun juga bersama pemerintah. Dalam ranah tugas DPR, Fahri menyebut mulai periode ini DPR mempunyai tambahan fungsi. Sebelumnya, fungsi DPR hanya tiga yakni legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan. UU MD3 yang baru ditambah konvensi International Parliamentary Union (IPU) menambah fungsi DPR kini.

"Sehingga DPR kini memiliki lima fungsi, yaitu tiga fungsi tradisionil: fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Dan dua fungsi tambahan: fungsi representasi dan fungsi diplomasi.

Fahri menyebut fungsi pengawasan DPR telah memiliki pencapaian tersendiri. Dia berujar, DPR telah mampu menciptakan mekanisme saling mengawasi bagi lahirnya kebijakan pro rakyat.

Dalam fungsi anggaran, DPR disebutnya telah mendorong pertumbuhan BUMN lewat usulan adanya dana penyertaan APBN kepada BUMN. Peningkatan Dana Desa menjadi Rp 48 triliun dalam R APBN 2016 juga disebutnya sebagai bentuk keberpihakan DPR terhadap program pro rakyat.

Dalam fungsi representasi, DPR disebutnya telah menguatkan partisipasi masyarakat. Dalam fungsi diplomasi, DPR telah berusaha menguatkan diplomasi internasional yang sesuai dengan kepentingan pemerintah.

"Pada 6 sampai 8 Oktober nanti di Yogyakarta, akan diadakan forum Global Organization of Parliamentarian Against Corruption (GOPAC) sebagai forum dunia yang menampilkan diskusi bagaimana menghadapi korupsi di negara-negara anggota. Tahun ini, Indonesia juga mencalonkan diri menjadi pimpinan di lembaga tersebut," ujar Fahri.

DPR juga kini membentuk Badan Keahlian (BK) yang terdiri dari Lembaga Kajian Legislasi, Lembaga Kajian Anggaran, dan Lembaga Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Tiga lembaga di bawag Sekretariat Jenderal DPR itu dibentuk berdasarkan amanat Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. (dnu/rvk)