Pemda yang Kelola Infrastruktur Transportasi Harus Optimal dalam Operasional

Alor - Pihak Kementerian Perhubungan meminta pemerintah daerah yang mengelola unit infrastruktur seperti pelabuhan penyeberangan bisa maksimal dalam perawatan operasionalnya. Pemda harus bisa menjaga infrastruktur transportasi yang menggunakan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).

Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Ditjen Perhubungan Darat Eddy Gunawan mengatakan bila berita acara serah terima operasional (Basto) selesai ditandatangani maka Pemda yang langsung menangani.

"Biasanya mekanisme Basto, berita acara serah terima selesai ya. Sudah ditandatangani pusat dan pemerintah daerah, otomatis saat itu juga biaya operasional dan sudah di Pemda," kata Eddy di Pelabuhan Dulionong, Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/10/2015).

Dia menambahkan jika Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah mewanti-wanti agar Pemda serius menjalankan pengelolaan yang ditandatangani bersama. Eddy tak ingin bila sewaktu-waktu ada kepala daerah yang di tengah jalan justru tak mampu mengelola karena alasan dana.

"Makanya Pak Menteri mewanti-wanti Pak Bupati, Pemda. Kalau sudah kita serahkan, ya betul-betul dieksekusi seiring perjalanan waktu. Jangan sampai nanti, 'Pak saya tidak mampu, ini kita kembalikan', wah, kalau ini repot, pusat juga bisa membentuk UPT, tapi, kan SDM-nya harus kita hitung lagi," sebutnya.

Salah satu unit infrastruktur yang diserahterimakan kepada Pemda adalah pelabuhan penyeberangan Baranusa di Kabupaten Alor. Pelabuhan yang menggunakan dana APBN dengan biaya sekitar Rp 38,2 miliar ini ditangani Pemerintah Kabupaten Alor.

"Jadi, ini nanti yang mengawasi, ngontrol Pak Kadis Provinsi NTT. Nah, Pemkab yang jalanin secara operasional," tuturnya.

Sementara, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Julius Adravida Barata mengatakan pembangunan infrastruktur laut harus diprioritaskan karena menyesuaikan konsep Nawacita. Pendukung infrastruktur laut seperti pelabuhan penyeberangan harus terintegrasi mengingat kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Pemda pun harus bisa merealisasikan konsep pembangunan infrastruktur yang terjaga.

"Ke depannya ini kan konsep seiring dengan tol laut, makanya ada integrasi. Dana yang dipakai dari APBN, ya makanya Pemda harus bisa merawat, menjaga. Kalau sudah diserahkan, terus ingin dikembalikan, sulit, tidak semudah itu," tuturnya. (hat/ahy)