Demokrat Soroti Peran Pemerintah Terkait Kerja Legislasi DPR

Jakarta - Kerja legislasi alias pembuatan Undang-undang oleh DPR dinilai lambat. Namun Partai Demokrat menilai, pemerintah juga berperan dalam cepat-lambatnya kerja legislasi.

"Kenapa 2015 belum ada Undang-undang yang dihasilkan, seperti kita ketahui RUU yang menjadi inisiatif pemerintah tergantung pada pemerintah," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Kendala kerja legislasi DPR dirasakannya datang dari peran pemerintah dalam mendorong pembuatan UU. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai penyaji naskah akademis cikal-bakal Rancangan UU.

Untuk internal DPR sendiri, dia merasakan sudah ada komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab anggota dewan. Lagipula DPR tak sekadar mengejar kuantitas, namun juga kualitas UU yang dihasilkan.

"Tiga tugas pokok fungsi (legislasi, budgeting, dan pengawasan) itu kami melihat kami tetap bekerja maksimal. Namun ke depan, kami harap meningkatnya kinerja sehingga bisa memenuhi target Prolegnas," kata Didik.

Setahun DPR periode 2014-2019 ini, memang tak bisa dipungkiri konflik Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat menjadi kendala tersendiri. Gara-gara itu, kerja-kerja di Komisi jadi lebih telat dimulai.

"Pada saat awal-awal dalam konteks pengawasan-pun, karena dalam menentukan Komisi-komisi dalam penentuan mitra kerja kita sempat agak terlambat karena konsolidasi yang telat," kata Didik. (dnu/tor)