DPRD DKI Prihatin Realisasi APBD 2014 Tak Maksimal

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri Rapat Paripurna terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2014. Petinggi dewan hanya dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik selaku pimpinan rapat.

"Dewan telah melakukan pembahasan terhadap Raperda melalui rapat internal fraksi, rapat kerja komisi bersama eksekutif, dibahas dan dirumuskan oleh Banggar bersama eksekutif serta dibahas dalam rapat gabungan pimpinan Dewan untuk mendapat masukan dan saran sebagai penyempurnaan," kata Taufik di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2015).

Selanjutnya, untuk pembacaan isi laporan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 dilakukan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus. Laporan itu sendiri ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Mengawali pembacaan laporan, Bestari menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD 2014 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ahok pada 8 September lalu. Realisasi Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp 65,04 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp 43,82 triliun atau 67,38%.

Realisasi belanja yang terdiri dari Belanja Tak Langsung (BTL) hanya sebesar Rp 12,63 triliun atau 73,78% dari anggaran sebesar Rp 17,12 triliun dan Belanja Langsung (BL) hanya terealisasi sebesar Rp 25,16 triliun atau 54,10% dari anggaran Rp 46,52 triliun.

Sementara realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 7,59 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) 2013 dan pengeluaran pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp 4,45 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta serta PT MRT.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, diperoleh SiLPA 2014 sebesar Rp 9,8 triliun. Terkait hal ini, DPRD menyatakan prihatin terhadap seluruh realisasi yang tidak mencapai target dan tidak maksimal.

"DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat prihatin terhadap realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target serta realisasi belanja daerah yang tidak maksimal," kata Bestari.

"Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif belum melakukan perencanaan yang matang dalam menyusun program anggaran maupun kegiatan pada tahun anggaran 2014," lanjutnya.

Bestari mengatakan, pihaknya berharap agar eksekutif bisa melakukan upaya perbaikan penyusunan program kegiatan dan anggaran. Sehingga ke depannya, dapat terwujud penglolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.


(aws/erd)