"Concern kami di kementerian adalah bagaimana kita mengkontrol, melakukan supervisi terhadap persoalan pertambangan seperti ini (kasus Lumajang -red), yang banyak menimbulkan konflik di tengah-tengah rakyat," ucap Menteri Siti usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Siti menyebut, kasus pertambangan dalam hal ini terkait kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan, terjadi juga di Kalimantan dan Maluku dan Jabar. Supervisi yang dimaksudnya terkait evaluasi izin dan sebagainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi di situ ada peranan supervisi pemerintahan atasan kepada pemerintahan bawahan," imbuh mantan Sekjen DPD RI itu.
Siti menuturkan, terkait masalah pengendalian area pertambangan sebetulnya peran besarnya berada di pemerintah daerah. "Dari kabupaten, provinsi dan seterusnya. Tetapi karena aspeknya lingkungan, kita akan mencoba ikuti dan lihat," tutur Siti.
"Dari sisi pembinaan, saya sudah bicara dengan menteri ESDM untuk mengkhawatirkan persoalan pertambangan rakyat atau pertambangan di tengah rakyat yang menimbulkan konflik," imbuhnya.
(bal/mad)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini