.webp)
Bicara soal kemacetan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Utamanya soal laju pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat namun tidak sebanding dengan laju pembangunan infrastruktur jalan dan budaya masyarakatnya sendiri.
"Pertama, laju pertumbuhan kendaraan di Jakarta itu cepat sekali, 11 persen per tahun. Kedua, ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan infrastruktur jalan yang lamban yang kurang dari 1 persen dan ketiga, adalah faktor budaya masyarakat yang kurang suportif kondusif dalam rangka mematuhi aturan lalu lintas," jelas Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembatasan Kendaraan Pribadi
Ada beberapa cara untuk mengurangi pertumbuhan kendaraan pribadi, misalnya dengan memberikan disinsentif untuk kendaraan pribadi. "Mulai dari harga (kendaraan pribadi) dimahalkan, dibuat sistem ERP (Electronic Road Pricing) dan pengurusan surat kendaraan yang dipersulit," imbuhnya.
Namun, dengan membatasi kendaraan pribadi saja tidak akan efektif, selama transportasi publik belum memadai. "Problemanya daya beli masyarakat. Kalau sistem transportasi publik belum jalan, masyarakat akan marah (jika dibatasi kendaraan pribadi)," ucapnya.
Dengan mempersulit pengurusan kendaraan seperti BPKB dan SIM juga timbul persoalan baru. Pajak kendaraan akan mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang merupakan penyumbang PAD tertinggi di Pemda DKI. "Pemda DKI, pajak utama PAD-nya dari kendaraan bermotor itu sekitar Rp 4 triliun per tahun. Ini juga dilematis bagi pemerintah DKI," ungkapnya.
Dengan membuka keran pendapatan dari kendaraan bermotor selebar-lebarnya, tentu berdampak besar terhadap kemacetan Jakarta. Sementara dengan membatasi kendaraan, pajak PAD menurun.
"Sehingga Pemda harus mencari alternatif sumber pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) bukan dari kendaraan bermotor. Kedua, memberikan insetif bagi angkutan umum, LRT, kemudian busway segala macam, kendaraan publik ini dibuat banyak tapi aman dan nyaman," katanya.
Di samping itu, Pemda juga didorong untuk membuat intermoda sistem TOD (Transit of Development), sehingga transportasi publik bisa terintegrasi. "Otomatis masyarakat naik MRT berhenti di mana lalu menggunakan busway. Ini yang membuat masyarakat nyaman dan beralih ke kendaraan publik, bukan pribadi," ujar mantan Kapolda Papua ini.
Perbanyak Infrastruktur Jalan
Pembatasan kendaraan pribadi tidak akan efektif selama pertumbuhan infrastruktur jalan masih kurang. Hanya saja, penambahan infrastruktur jalan ini juga terkendala dengan keterbatasan lahan yang ada, sehingga pemerintah harus membebaskan lahan warga yang akan berdampak terhadap masalah sosial.
"Persoalan di Jakarta ini sudah padat dengan manusia, perumahan dll. Kampung Pulo saja dibongkar sedikit saja, ributnya bukan main. Alternatif hanya lewat overpass atau underpass. Kalau berani ya yang ada di permukaan jalan dibebaskan. Ini perlu kerjasama semua pihak," tuturnya.
Membangun Kultur Masyarakat
Kemacetan di Jakarta sering kali membuat pengguna jalan melanggar aturan lalu lintas yang memperparah kemacetan yang ada di Jakarta. Namun, dengan dibuatnya sistem teknologi diharapkan masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas.
"Mulai dari membuat sistem yang memudahkan masyarakat seperti memantau arus kendaraan untuk mengetahui kemacetan ada di mana, CCTV diperbanyak," katanya.
Pengaturan lampu merah dengan menggunakan teknologi IT pun diyakini bisa mengubah kultur masyarakat yang tidak tertib. "Elektronik IT untuk mengatur lampu merah, kalau padat lampu merah dipercepat, kalau antrean pendek diperlambat. Ini kemudian memggunakan soft sosialisasi kampanye ke masyarakat," pungkasnya. (mei/mok)
