Luhut: Tak Ada Permintaan Maaf Soal PKI, Tapi Pemerintah Akan Rekonsiliasi

Jakarta - Pemerintah membantah isu bahwa Presiden Joko Widodo akan meminta maaf terkait PKI. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa yang akan dilakukan pemerintah adalah upaya rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Tak ada pikiran sampai situ, barusan saya bicara dengan Presiden kita tidak ada pikiran sampai minta maaf minta maaf mengenai masalah peristiwa PKI. Bahwa kita sekarang sedang merumuskan bagaimana rekonsiliasi terhadap beberapa pelanggaran-pelanggaran, yes, itu yang kita lakukan," ujar Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).

Saat ini sedang dicari cara yang pas untuk rekonsiliasi. Sehingga nantinya diterima semua pihak.

Pemerintah juga berjanji akan mengungkap kebenaran di balik peristiwa 1965. Mengenai proses hukum, itu akan dibicarakan kemudian setelah fakta terungkap.

"Kita mencari format yang paling bagus. Seperti yang saya katakan tadi kalau proses hukum orangnya sudah banyak yang meninggal mau diapakan lagi? Jadi kita hanya melihat masa depan dari anak cucunya jangan sampai dihukum lagi mungkin terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu," tutur Luhut.

Luhut kembali menekankan bahwa upaya rekonsiliasi bukan berarti ada permintaan maaf terhadap keluarga PKI. Pemerintah juga akan menggandeng LSM yang menaruh perhatian pada isu-isu HAM.

"Tidak ada pikiran untuk meminta maaf, minta maaf pada siapa. Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi kalau boleh dikatakan korban, jadi saya pikir tidak sampai ke situ," kata Luhut. (bag/hri)