Soal Pembuktian Harta Terbalik, M Taufik: Ahok Pencitraan

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama setuju tunjangan anggota DPRD DKI naik asalkan ada pembuktian harta terbalik. Apa tanggapan M Taufik yang mengusulkan kenaikan tersebut?

"Membuktikan kepada siapa? Kalau saya membuktikan kepada negara, saya bayar pajak. Kalau membuktikan kepada Anda, kewenangannya apa? Itu statement pencitraan ya, seolah-seolah bersih," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).

Ia mengatakan kenaikan tunjangan itu sudah dialokasikan di APBD 2015 dan tinggal dilaksanakan. Ia pun menyinggung selama ini DPRD DKI tidak pernah meminta pembuktian terbalik saat Ahok mengajukan sistem TKD PNS DKI ada TKD dinamis.

Ia pun menyinggung bahwa ia sudah melaporkan harta kekayaannya pada KPU. Menurutnya, LHKPN yang diserahkannya sudah cukup mewakili laporan keuangan yang dimilikinya.

"Kalau transparansi, untuk siapa? Ada enggak ketentuannya harus ngewer-ngewer duit saya kepada masyarakat? Saya bayar pajak loh. Jangan dikira cuma Pak Gubernur (Ahok) yang bayar pajak. Pajak itu bagian dari tranparansi kita pada masyarakat, kan di pajak ada harta benda kita," pungkasnya. (mnb/dra)