"Kalau ada pemikiran militer untuk melakukan kudeta, sekarang saya yang paling depan mengatakan menolak dan tidak setuju!," ucap SBY dalam bedah buku di kantor CSIS Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2015).
Hadir mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mantan Kepala Staf AL Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Wakasad Let Purn TNI Kiki Syahnakri, mantan Seskab Andi Widjajanto, CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh, Direktur Imparsial Al'araf, dan pengamat Ikrar Nusa Bakti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SBY mengatakan ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh tentara untuk memberi masukan kepada Presiden sebagai panglima tertinggi di Indonesia, yaitu melalui komunikasi Panglima TNI.
"Presiden memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau ada pikiran-pikiran TNI yang ingin disampaikan kepada Presiden, sampaikan di sini dengan cara yang baik, kontekstual sambil memberikan rekomendasi. Mungkin mengingatkan juga tidak dilarang. Pasti Presiden mendengarkan," ujar ketua umum Partai Demokrat itu.
"Tapi kalau tiba-tiba mengambil jalan pintas untuk melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan, saya kira demokrasi kita akan tercoreng dan kita akan mundur jauh ke belakang dan itu bukan pilihan reformasi yang kita laksanakan hingga saat ini," imbuh SBY. (bal/erd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini