"Asap adalah bukti masalah tata kelola. Hutan dirusak dan lahan gambut dibongkar," kata JK di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, 25-27 September 2015 lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (28/9/2015).
Di sela Sidang Umum PBB JK melakukan pertemuan yang dihadiri oleh 10 perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dalam pertemuan itu pun JK menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menutup pembukaan lahan industri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wapres meminta pengusaha mengubah paradigma, dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi lahan. Sehingga tak semata-mata mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
"Kita (Indonesia) sudah pernah 3 kali melakukan kesalahan (kebijakan). Di hutan, batu bara, dan sawit. Jangan sampai terulang lagi," sebut JK.
Direktur Eksekutif WALHI Abetnego Tarigan yang juga hadir dalam pertemuan kemudian mengingatkan pemerintah mengenai dampak laten pengelolaan ekonomi berbasis lahan. Beban pemulihan lingkungan justru lebih berat dari keuntungan yang didapat.
"Seperti masalah kabut asap yang terjadi sejak 15 tahun terakhir," imbuh Abetnego. (bpn/slm)











































