"Pihak pemerintah Indonesia harus segera berkordinasi dengan semua pihak dan bekerja secara proaktif untuk menjelaskan posisi dari 225 nama yang dikabarkan hilang," kata Ketua Tim Pengawas Haji dari DPR, Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2015).
Menurut Fahri, seharusnya pemerintah tidak kesulitan melakukan pengecekan karena sejak awal database sudah lengkap. Pemerintah pun diminta agar memanfaatkan waktu dan fasilitas secara maksimal untuk mencari posisi para jemaah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Arab Saudi juga disorot oleh DPR. Pemerintah Saudi diminta untuk terbuka soal identitas korban tewas dan luka di tragedi Mina.
"Selayaknya pemerintah Saudi segera mengungkap identitas seluruh korban wafat (717 jemaah); nama, negara dan keterangan lain yang relevan. Pemerintah Saudi juga perlu mendata segera jemaah yang terluka (863 jamaah) dan masih berada di rumah sakit atau di tempat penampungan lainnya," kata Fahri.
Sebelumnya diberitakan, ada 225 jemaah yang belum kembali ke maktab setelah tragedi tersebut. Belum bisa dipastikan mereka yang hilang itu termasuk korban peristiwa Mina atau bukan. Ada beberapa alasan jemaah belum kembali ke pemondokan. Misalnya, sedang beribadah ke Masjidil Haram, tersesat, berkunjung ke kerabatnya di maktab lain dan sebagainya.
"Jemaah yang dilaporkan belum kembali ke tenda di Mina mulai saat kejadian sampai dengan tanggal 25 September 2015 pukul 07.00 WAS, sebanyak 225 orang," tutur Kepala Daerah Kerja Arsyad Hidayat dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (25/9/2015).
Berikut rincian jemaah Indonesia yang belum kembali ke maktabnya:
a. Kloter BTH 14 sebanyak 14 orang
b. Kloter SUB 48 sebanyak 19 orang
c. Kloter JKS 61 sebanyak 192 orang (imk/fiq)










































