Ini Alasan Ahok 'Tebang' Billboard dan Ganti dengan LED

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok) berencana menghilangkan billboard dan menggantikannya dalam bentuk LED (large electronic display) di Ibu Kota. Ahok punya alasannya. Apa itu?

"Kamu ngeri enggak lihat billboard begitu banyak di Jakarta? Bayar pajak juga enggak jelas, nutupin pemandangan gedung dan belum lagi kalau hujan (bisa menyebabkan) kecelakaan. Sementara gedung-gedung itu di luar negeri nempelin LED kan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2015).

Mengenai penentuan lokasi LED strategis atau tidak, Ahok mengatakan pihak gedung bisa memasang tarif pajak sehingga apabila ada pihak yang mau mengiklankan produknya di bangunan tersebut dikenai pajak yang ditentukan oleh manajemen gedung.

"Yang menentukan lokasi nilai strategis iklan adalah reklame, ada pajaknya. Dari mana Anda tahu strategis enggak strategis? Ya bisa nego dan bisa deal," terangnya.

"Soal tarif santai saja, kamu kalau terima orang pasang iklan Rp 1 miliar, Rp 300 juta masuk ke DKI, kamu ambil Rp 700 jutanya. Hal ini dalam rangka menyamakan Kota Jakarta dengan kota-kota di dunia," sambung Ahok.

Ahok hanya meminta dari pajak yang diperoleh, pemilik gedung menyerahkan 30 persen pembayaran kepada Pemprov sehingga uang tersebut bisa digunakan kembali oleh Pemprov untuk memberi fasilitas secara lebih optimal di sekitar gedung-gedung ber-LED.

"Kalau tempat kamu strategis nanti orang bayarnya mahal. Kalau kamu dapatnya mahal pemda juga dapatnya lebih besar. Pemda cuma minta 30 (persen) ini juga buat keindahan kota. Kalau dia seluruh kota dinding-dinding itu penuh dengan LED, kan jadi semarak. Makanya kita kasih insentif trotoarnya mau kita lebarkan," ujar Ahok.

"Tarif yang tentukan si pemilik gedung, sekarang logikanya gini saja nggak ada nego-nego. Semua ingin berebutan pasang iklan di gedung Anda karena strategis. Ada yang tawari Rp 1 miliar, terus Rp 2 miliar. Kamu pilih Rp 2 atau Rp 3 miliar? Pilih yang Rp 3 miliar kan. Kalau kamu pilih Rp 3 miliar, 30 persen buat kita Rp 900 juta itu kita dapat," sebutnya.

Selain itu diselipi juga dalam tayangan mereka mengenaik video sosialisasi Pemprov. Untuk pengawasannya pun Ahok menyebut bisa melalui sistem terkunci (locked system) yang bisa mengetahui berapa kali tayangan iklan tersebut berlangsung.

"Jadi ada lock-nya kita bisa tau kamu puternya berapa lama. Terus kita pembayaran non-tunai lewat bank dan tentu dari faktur pajak kita lihat. Faktur pajak 30 persen buat kita nanti," kata dia.

Materi tayangan iklan pun sudah diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sehingga, Ahok tidak lagi mengkhawatirkan isinya.

Apabila masih ada perusahaan yang nekat bermain mata apalagi sampai tidak mau membayar pajak 30 persen kepada Pemprov, Ahok tidak akan mentoleransi. "Kalau curang gampang, semua gedung kan harus minta sertifikat layak fungsi (SLF) dari DKI. Kalau curang gua sikat! Enggak kasih kamu SLF. Kamu mau ngadu Ombudsman silakan, dua tahun bos baru bisa selesai. Gugat menggugat dua tahun ketutup tempat kamu," urai Ahok.

Dia berharap ini bisa terealisasi jika sistem transportasi sudah beroperasi 24 jam dan infrastruktur tertata dengan rapi. Sehingga, Jakarta bisa menjadi benar-benar kota yang tidak pernah tertidur.

"Kita nunggu MRT selesai, ini lagi di desain. Kita mau dorong mereka pasang CCTV, saya pikir 2017 bisa mulai asal MRT-nya ada. Kalau enggak rusak lagi kan, dia udah kerjain MRT di dalam. Sekarang sudah mulai desain jadikan percobaan Sudirman dan Thamrin. Kamu nongkronya di trotoar kalau enggak musim hujan. Trotoarnya dilebarkan 9 kali 10 meter, ada pohon di tengah," pungkasnya. (aws/aan)