BNP2TKI Perjuangkan Pendidikan Anak TKI di Malaysia

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mendata ada lebih dari satu juta TKI nonprosedural alias ilegal di Malaysia. Terdapat banyak masalah yang harus dihadapi pemerintah akibat banyaknya TKI ilegal itu.

Salah satu masalah yang kini jadi perhatian BNP2TKI adalah soal banyaknya anak-anak TKI di Malaysia, khususnya di wilayah Malaysia Timur. Ambil contoh di Sabah, yang ternyata banyak anak-anak TKI kesulitan mendapat pendidikan.

Sebagai dampak dari ketidakresmian orang tua mereka masuk ke Malaysia, anak-anak ini tidak mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah Malaysia, seperti pendidikan. Mencari solusi untuk anak-anak TKI di wilayah Malaysia Timur, BNP2TKI terus melakukan langkah-langkah agar pendidikan anak-anak TKI di sana bisa terus meningkat.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid memaparkan saat ini ada sekitar 15.000 anak TKI ilegal. Salah satu penyebab para TKI dan anak-anaknya menjadi ilegal di Malaysia karena majikannya tak mengurus izin tinggal bagi pekerja. Pemerintah pun berusaha hadir untuk menyediakan fasilitas pendidikan kepada anak-anak TKI, baik yang dikelola Konsulat Jenderal RI maupun TKI secara mandiri.

"Ada 15 ribu anak-anak TKI tidak resmi yang saat ini sekolah di Center Learning Center (CLC) yang dikelola kawan-kawan di sana," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam siaran pers yang diterima, Senin (21/9/2015).

Permasalahan sekolah ini hampir sama dengan beberapa sekolah yang ada di perbatasan, yakni tak adanya tenaga pengajar yang cukup untuk mengajar. Nusron mengatakan ada guru yang didatangkan Kementerian Pendidikan ke beberapa sekolah di sana.

Hanya saja, guru hanya dikirim ke sekolah yang dikelola Konsulat Jenderal. Sedangkan sekolah yang dikelola pekerja TKI secara mandiri tak banyak mendapatkan tenaga pengajar.

"Kita minta pemerintah menambah jumlah guru yang dikirim, mengingat terlalu banyaknya anak TKI di sana yang mencapai 15 ribu, idealnya di sana 30 banding 1 lah," ulas Nusron.

Nusron akan bertemu dengan anak-anak TKI ini di Sabah. Dia akan berkunjung saat lebaran Idul Adha 24 September nanti. Nusron mengatakan, Pemerintah kini sedang membangun semacam boarding school untuk anak-anak TKI di Sabah Malaysia. Sekolah ini masih dalam tahap pembangunan.

"Kita mau bangun sekolah 'boarding school', itu nanti anak anak mereka nyantri ke sana. Ibunya kalau libur yaudah nanti ke sana buat ketemu," paparnya.

Bagaimanapun, kata dia, pemerintah tak memandang status anak-anak TKI itu. Pemerintah melihat mereka sebagai anak Indonesia.

"Kita tidak bedakan ilegal atau tidak, mereka merupakan anak Indonesia. Kita tetap memberikan pelayanan pendidikan untuk mereka," tegas Nusron.

Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan, terkait dengan masalah ini pihaknya akan membicarakan dengan Mendikbud Anies Baswedan. Harapannya, pemerintah melalui Kemendikbud bisa menambah tenaga pengajar bagi mereka. (van/tor)